Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus orang hilang dan pelanggaran
HAM selama SBY berkuasa. Untuk itu, dalam periode berikutnya SBY didesak lebih berani.

"Harapan kita presiden lebih tegas berani dan cepat dalam menangani kasus HAM," kata
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Gedung Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (1/9/2009).

Dalam catatan Kontras, sedikitnya ada 1.225 orang yang hilang sejak tahun 1968 terkait peristiwa politik. Sedangkan kasus terbaru dalam perisitiwa kerusuhan Mei 1998, masih ada 13 orang yang masih belum diketahui kejelasannya.

Masalah di atas masih terjadi, kata Usman, karena SBY tidak mendapat dukungan politik yang cukup di DPR untuk menangani kasus HAM. Terutama dalam proses peradilan bagi para tersangka.

"Sebagai contoh dalam kasus Munir, baru tersangka pelaku utama dan pembantunya saja, sementara aktor utamanya belum diadili," jelasnya.

Dengan dukungan partai yang cukup besar dalam periode mendatang, kata Usman, seharusnya SBY bisa lebih berani. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mengusulkan untuk membentuk pengadilan HAM adhoc.

"Kami ingin ada pengadilan HAM adhoc, supaya pemerintah punya peradilan yang cukup
adil dalam menindak para pelanggar HAM," tegasnya.