Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekitar 75 orang dari keluarga dan korban tragedi Tanjung Priok meminta pemerintah tidak menutup mata pada kasus berdarah itu. Dalam rangka memperingati 25 tahun peristiwa itu, mereka mendesak pemerintah menuntaskan insiden yang menewaskan puluhan  orang itu.

Bertempat di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara Jalan Yos Soedarso, Sabtu (12/9), kelurga korban berunjuk rasa. Mereka didampingi aktivis Konyrasn pimpinan Usman Hamid.  Dalam orasi di bawah panggang matahari, Usman minta pemerintah tidak tutup mata soal peristiwa seperempat abad itu. Sebab saat itu, peristiwa berdarah yg menewaskan 33 orang belum terungkap siapa yang bertanggung jawab.

Masyarakat, ungkap Usman, waktu itu mengkritik dan menolak penerapan asas tunggal Pancasila, namun dijawab dengan tembakan tentara. "Kejadian ini tak boleh terlupakan, pemerintah harus mengungkap siapa yang bertanggungjawab," ujarnya.

Mochtar Benny Biki, mewakili keluarga korban, menuntut keadilan atas tragedi yang menewaskan Amir Biki. "Saya menaruh harapan pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menuntaskan masalah ini." Benny menegaskan, kalau persoalan ini tidak dituntaskan, para keluarga korban akan mempersoalkannya hingga ke Mahkamah Internasional atau PBB.

Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekitar 75 orang dari keluarga dan korban tragedi Tanjung Priok meminta pemerintah tidak menutup mata pada kasus berdarah itu. Dalam rangka memperingati 25 tahun peristiwa itu, mereka mendesak pemerintah menuntaskan insiden yang menewaskan puluhan  orang itu.

Bertempat di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara Jalan Yos Soedarso, Sabtu (12/9), kelurga korban berunjuk rasa. Mereka didampingi aktivis Konyrasn pimpinan Usman Hamid.  Dalam orasi di bawah panggang matahari, Usman minta pemerintah tidak tutup mata soal peristiwa seperempat abad itu. Sebab saat itu, peristiwa berdarah yg menewaskan 33 orang belum terungkap siapa yang bertanggung jawab.

Masyarakat, ungkap Usman, waktu itu mengkritik dan menolak penerapan asas tunggal Pancasila, namun dijawab dengan tembakan tentara. "Kejadian ini tak boleh terlupakan, pemerintah harus mengungkap siapa yang bertanggungjawab," ujarnya.

Mochtar Benny Biki, mewakili keluarga korban, menuntut keadilan atas tragedi yang menewaskan Amir Biki. "Saya menaruh harapan pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menuntaskan masalah ini." Benny menegaskan, kalau persoalan ini tidak dituntaskan, para keluarga korban akan mempersoalkannya hingga ke Mahkamah Internasional atau PBB.

CHOIRUL AMINUDDIN