JAKARTA — Hasil final verifikasi tim pencari fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) akan dibawa ke meja presiden, besok Senin 16 November. Salah satu poinnya adalah rekomendasi pergantian pimpinan kepolisian dan kejaksaan. Tapi, Korps Brigade Mobil (Brimob) tampaknya tak rela kasus Bibit dan Chandra harus berujung pada pergantian TB1 (sebutan Kapolri, red).

Sabtu kemarin, korps baret biru itu mengirim sinyal penolakan pencopotan Kapolri dalam acara ulang tahunnya ke-64 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Korps tertua di kepolisian itu menghelat upacara dan gelar pasukan dengan inspektur upacara Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Brimob menurunkan satu kompi provost Brimob, detasemen I gegana, detasemen IV pelopor, satu kompi Brimob, satu kompi motor Brimob, dan satu kompi PNS Brimob. Hadir dalam perayaan ini Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara, Irwasum Komjen Pol Jusuf Manggabarani, Kepala BIN Jenderal Purn Sutanto dan jajaran petinggi Polri lainnya.

Yang mencolok, tampak sebuah spanduk berupa dukungan pada Kapolri dipasang di tengah-tengah gedung utama markas. Spanduk bertuliskan "Kami anggota Korps Brimob Polri. Bangga menjadi anak buah jenderal" itu dilengkapi dengan foto Kapolri mengenakan seragam Brimob warna biru.

Kepada wartawan, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Imam Sudjarwo menegaskan Brimob mendukung penegakan hukum secara adil dan tuntas pada kasus Bibit dan Chandra. Bagi alumnus Akpol 1980 itu, siapa pun yang bersalah harus diproses hukum.

"Saya ingin sampaikan bahwa negara kita, negara hukum. Supremasi hukum harus kita tegakkan, tidak boleh ada hukum jalanan. Hukum tidak boleh goyah. Jangan hanya karena tekanan proses hukum mundur," tegasnya. Mantan Kapolda Bangka Belitung itu menilai seluruh proses hukum yang dilakukan polisi dalam kasus itu sudah tepat.

Menurut jenderal dua bintang yang pernah menjadi Kapolres Banyuwangi (1999) itu, semua warga negara sama di muka hukum. "Nggak itu tukang becak, tukang sayur, KPK, jaksa semuanya sama. Kita bukan malaikat yang tidak punya kesalahan. Siapa pun yang salah harus diproses hukum. Asas kita praduga tidak bersalah. Jadi kalau sekarang diperiksa belum tentu bersalah," katanya.

Apakah itu berarti Brimob siap mengawal prosesnya? Ditanya wartawan seperti itu, Imam menjawab tegas. "Kita tidak akan pernah mundur. Proses hukum harus berjalan," katanya lantang.

Brimob adalah pasukan paling elite di tubuh Polri. Jika digerakkan, kekuatan Brimob di seluruh Indonesia mencapai 33.345 personel. Kemampuan mereka juga jauh di atas rata-rata anggota polisi biasa. Misalnya, kemampuan operasi tempur, SAR, penjinak bom, kimia biologi, dan radioaktif dan operasi khusus. Detasemen Khusus 88 Mabes Polri juga mayoritas anggotanya diambil dari Korps Brimob.

Dalam acara itu Kapolri Bambang Hendarso Danuri lebih banyak "curhat". Dalam sambutannya, BHD meminta seluruh anggota Brimob tegar dan tidak terpengaruh pemberitaan media yang cenderung menyudutkan polisi. "Harus terus bangga, harus tetap profesional," ujar Kapolri di depan podium.

Mantan Kabareskrim itu juga secara terang-terangan mengakui jika Polri sedang mengalami tekanan berat karena opini yang berkembang di masyarakat. "Meski selama 64 tahun, penegakan Polri dalam menjaga dan mempertahankan bangsa Indonesia telah banyak prestasi yang membanggakan, tapi seolah-olah tertutup karena hal itu," katanya.

Menurut BHD, hujatan masyarakat adalah wujud cinta mereka pada institusi polisi. "Kita sedang beranjak untuk membangun Polri untuk kepercayaan masyarakat. Tapi kita terus berada di garda terdepan juga penegakan hukum yang teguh dan profesional," katanya disambut tepukan tangan tamu undangan.

Bambang lalu membacakan semacam janji setia yang ditirukan pasukan upacara. "Tribarata telah terpatri pada insan Bhayangkara yang menyelusup dalam tulang belulang tubuhku. Menandai setiap derap langkah dan tarikan nafasku yang berdiri tegak dan kokoh tidak lekang, nafas tak hancur karena hantaman ombak," tegasnya.

Kapolri melanjutkan, "Wahai alam semesta, bintang, bulan, mentari, dan angin, yang memberi nafas kehidupan umat manusia. Dengarkanlah tekadku yang lahir dari insan Bhayangkari sejati untuk tetap tegar jaga diri martabat dan kehormatan demi Polri yang cintai dan banggakan.".

Dalam janji itu, ada juga pesan bahwa polisi tak takut dengan celaan. "Aku bangga menjadi Bhayangkara negara. Aku menjiwai apa yang terpatri pada Tribatra dan Catur Prasetya tak akan mundur sejengkal pun untuk menninggalkan rumahku meski harus berkorban diri," ujar Kapolri ditirukan pasukan.

Acara kemarin juga dimeriahkan oleh pentas tari-tari tradisional, demo membuat tenda cepat dan acara bagi-bagi motor untuk anggota Brimob. Ada 40 motor yang diundi. Dananya berasal dari Kapolri dan pati Mabes Polri. Artis Paramitha Rusadi juga diboyong untuk menemani anggota Brimob bernyanyi.

Beberapa purnawirawan Polri menilai acara itu kurang pas di saat citra Polri sedang disorot masyarakat. "Saya melihat ada yang cari perhatian atasan," kata mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad.

Menurut Farouk, kebanggaan menjadi anggota Polri bukan berdasar pada perseorangan. "Tapi, pada korps itu sendiri. Kehormatan Polri adalah kehormatan institusi," kata purnawirawan Irjen yang pernah menggegerkan Polri karena meminta mahasiswa PTIK membuat tulisan tentang korupsi internal di tubuh polisi itu.

Lebih baik, kata mantan Kapolda NTB itu, polisi melakukan evaluasi internal dulu. "Daripada show of force yang bisa ditafsirkan keliru oleh publik," katanya. Senada, Kombes (purn) Bambang Widodo Umar menilai polisi tidak boleh terjebak pada figur.

"Memang wajib hukumnya hormat pada atasan, tapi juga harus ingat bahwa polisi itu abdi masyarakat. Mereka digaji oleh pajak rakyat, itu berarti harus patuh juga pada norma hukum di masyarakat," katanya.

Pengajar PTIK itu menilai dukung mendukung di internal polisi selalu ada di setiap zaman."Tapi, tak perlu dinyatakan secara terbuka dan terang-terangan seperti itu," katanya. Sumber Fajar di lingkungan Mabes Polri menyebut sejumlah perwira menengah mengaku sangat dilematis dalam kasus Bibit dan Chandra. Ada yang mendukung proses hukum sampai sidang, namun ada juga yang ragu.

"Sekarang ini bahkan kita mendengar akan ada investigasi internal Propam untuk mengusut kubu-kubu itu," katanya. Sumber itu menyebut sejumlah nama jenderal bintang satu dan bintang dua yang dikabarkan berada di kubu penghentian penyidikan Bibit dan Chandra. "Kami yakin, jika ketahuan, pasti dikotak non job," katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri membantah informasi itu. "Polri solid seribu persen," tegas Nanan. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu juga menampik kabar ada investigasi internal oleh Propam. "Lho, diselidiki buat apa" katanya.

Desak Terbuka

Harapan publik terhadap tim pencari fakta kasus Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah atau yang dikenal dengan Tim Delapan cukup besar. Bukan hanya untuk kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, melainkan juga kelanjutan kasus Bank Century.

Sejumlah kalangan mendesak Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution menyampaikan rekomendasi kepada publik. "Laporan Tim Delapan diserahkan kepada presiden. Tapi, setelah itu tanpa ada yang disembunyikan isinya wajib langsung disampaikan ke publik," tegas Usman Hamid, koordinator Kontras, di Jakarta kemarin.

Penyampaian itu, menurut Usman, merupakan hal yang penting. Sebab, publik bisa menilai hasil kerja Tim Delapan selama hampir dua pekan. "Apa sekadar kasus Bibit dan Chandra atau mampu memberikan fondasi awal yang penting pengusutan kasus Masaro dan Century," urai dia. Selain itu, dengan disampaikan secara terbuka, publik bisa mengawal proses hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Dia mengatakan, penyampaian kepada publik akan menjamin tindak lanjut rekomendasi oleh Presiden SBY. "Dari situ bisa dinilai apakah presiden serius atau tidak dalam kasus ini," katanya.

Jika tidak ditindaklanjuti, kata dia, berarti sudah ada pelecehan terhadap Tim Delapan. "Itu akan mengulang kejadian Tim Delapan yang akan mundur karena Anggodo dibebaskan, padahal rekomendasinya sudah disampaikan," terang Neta.

Terkait kasus Chandra dan Bibit, IPW mempersilakan kelanjutannya jika memang ada alat bukti yang kuat. Namun, jika tak terbukti, pihaknya meminta Chandra dan Bibit untuk menggugat balik. Misalnya, dengan alasan pencemaran nama baik dan gugatan ganti rugi. "Polri harus bertanggung jawab," tegasnya.

Neta mengutip tuntutan koalisi LSM yang disampaikan kepada Tim Delapan beberapa waktu lalu. Salah satu di antaranya dengan pencopotan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. "Kami harap itu ada dalam rekomendasi. Kapolri tidak bisa mengendalikan persoalan cicak dan buaya sehingga melebar ke mana-mana," tegasnya. Selain itu, koalisi meminta pengusutan kasus Bank Century dilanjutkan.

Rencananya, rekomendasi Tim Delapan akan disampaikan kepada Presiden SBY Senin. Hari ini tim akan melakukan finalisasi isi rekomendasi itu. Sebelumnya, anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis mengatakan akan menyampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban tim.

Anggota tim yang lain, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa praktik mafia peradilan menjadi salah satu perhatian Tim Delapan. Sebab, itu menjadi bagian dari program kerja 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. (jpnn)