JAKARTA: Pemerintah didesak untuk lebih memperhatikan hak ekonomi politik masyarakat kecil yang selama ini cenderung terabaikan dalam proses pembangunan, dan acap kali menghadapi represi aparat.

Desakan itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di sela-sela unjuk rasa memperingati Hari HAM Internasional di Jakarta, kemarin.

Dia menuding pemerintah selama ini membiarkan terjadinya kekerasan terhadap kelompok petani dan buruh atas nama pengamanan investasi dan aset. Menurut dia, proses pembangunan harus tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

"Pemerintah membiarkan proses penghancuran itu terjadi. Bukan kami menentang investasi, tetapi proses pembangunan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia," ujarnya.

Unjuk rasa diikuti sejumlah elemen masyarakat dari kelompok petani, buruh dan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah tegas memberikan tanah dan upah yang layak kepada kaum petani maupun buruh.

Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik meminta pemerintah untuk menelurkan kebijakan yang lebih melindungi hak ekonomi rakyat kecil, misalnya untuk pelaku usaha di sektor informal.

Dia mengatakan reformasi perekonomian diperlukan untuk memastikan bahwa model-model pembangunan yang akan diadopsi oleh pemerintah adalah skema yang memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk akses berusaha bagi rakyat kecil.

Peringatan Hari HAM Internasional yang berlangsung sehari setelah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia juga berlangsung di sejumlah daerah, antara lain Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Tidak dilaporkan adanya keributan atau kerusuhan selama aksi peringatan tersebut. (k4/ k25/ k34)