Aparat kepolisian di Aceh diminta agar tidak melibatkan warga sipil dengan mengikutsertakan mereka dalam melakukan operasi penyergapan

terhadap lokasi persembunyian kelompok radikal bersenjata yang diduga jaringan teroris, karena hal itu dapat membahayakan keselamatannya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Fadli juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pelibatan warga sipil dalam melakukan pencarian terhadap teroris di desa-desa mereka. Apalagi pelibatan warga tidak dilengkapi dengan standar penyelamatan seperti rompi anti peluru, topi baja dan lainnya.

"Sudah pasti warga akan mendukung operasi ini, tapi ada batasannya. Ini adalah operasi dengan tingkat resiko tinggi, bila jatuh korban lagi dari warga sipil siapa yang akan bertanggungjawab," ujar Hendra Fadli kepada wartawan, Kamis (11/3).

Pihak kepolisian harus hati-hati dalam melibatkan warga, demikian juga bila ada warga yang dengan suka rela membantu, Di satu sisi polisi harus melumpuhkan musuh, di sisi lain polisi harus melindungi dan meminimalkan jatuhnya korban dari warga sipil.

Hendra meminta Gubernur Irwandi Yusuf untuk tidak tinggal diam dan membiarkan polisi melibatkan warga begitu saja. Gubernur harus tegas, warga tidak boleh dilibatkan. Fungsi warga adalah untuk pendeteksian dini, mereka tidak berkemampuan tempur.

Beri Pemahaman

"Bila diperlukan beri pemahaman kepada warga apa yang harus dilakukan dan dalam kapasitas apa warga dilibatkan," jelasnya.

KontraS Aceh juga mengingatkan Gubernur Irwandi Yusuf untuk tidak hanya memberi dukungan atas operasi kepolisian dalam melumpuhkan teroris di Aceh, tetapi juga harus melakukan pengawasan atas tindakan polisi yang melanggar prosedur dan perundang-undangan.

Hal tersebut terkait dengan tewasnya tiga warga sipil dan satu mengalami luka tembak dalam operasi kepolisian di daerah pegunungan Jalin dan Lamkabeu, Aceh Besar.

Menurutnya, sebagai otoritas pemerintah sipil di Aceh, gubernur juga harus mendesak adanya akuntabilitas terhadap jatuhnya korban sipil dalam operasi kepolisian.

"Gubernur harus memberikan dukungan secara proporsional, tewasnya warga sipil dalam operasi tidak bisa dimaklumi begitu saja. Ini akan melukai keluarga korban. Operasi kepolisian memang harus didukung tetapi juga harus dibarengi dengan pengawasan baik di lapangan maupun di level kebijakan," ujarnya.

Tetap Disiagakan

Seperti diberitakan, ratusan personil Polri dibantu masyarakat dari sejumlah desa di Kemukiman Lamkabeu, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar, menyisir ke arah hutan Seulawah yang masuk lokasi pengepungan komplotan teroris oleh oleh polisi selama tiga hari sejak Rabu (3/3) malam. Meski tak menemukan komplotan yang diburu itu, tetapi aparat keamanan tetap disiagakan di Lamkabeu.

Dalam penyisiran lokasi eks pengepungan kelompok radikal bersenjata yang berlangsung sejak pagi hingga sore kemarin, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kelompok yang diburu. Hingga tadi malam, pasukan dilaporkan siaga di sekitar kawasan tersebut.

Keuchik Meunasah Tunong, Maimun Ahmad membenarkan adanya penyisiran ke lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi sasaran pengepungan komplotan radikal oleh pasukan Brimob dan Densus 88 Antiteror. Penyisiran itu dibantu masyarakat dari sejumlah desa di Kemukiman Lamkabeu. (mhd)