Kontras: Pemda DKI Arogan dan Tidak Mengerti Nilai Lokal
Jakarta, RMOL. Bentrokan antara warga dan Satpol PP akibat rencana Pemda DKI Jakarta membongkar areal sekitar makam Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok di Koja, Tanjung Priuk mengundang kritikan tajam dari kalangan aktivis HAM.
"Kelihatanya Pemda DKI Jakarta sangat masif sekali menggunakan metode kekerasan untuk mengeksekusi kebijakan mereka. Kedua, saya mau bilang ini kok kesannya Pemda DKI meremehkan hukum di negeri ini dengan berbasis peraturan daerah. Apakah Peraturan Pemda itu lebih hebat dari konstitusi kita?" ujar Wakil Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4).
Menurutnya, wajar jika kemampuan penguasa DKI untuk menata kotanya dengan baik dipertanyakan. Pasalnya yang terjadi di lapangan, pembuat kebijakan di wilayah ibukota RI ini kerap mengandalkan polisi dan Satpol PP saat berhadapan dengan warganya. Jika mengacu pada konvensi ekonomi sosial dan budaya, sebut Haris lagi, maka apa yang dilakukan pemda setempat terhadap warga Koja itu adalah bentuk arogansi.
"Ini bukan represif tapi arogan penguasa. Mengurus air enggak berani (banjir) tapi ngurus manusia berani. Saya pikir perlawanan mereka (warga Koja) hari ini bukan mereka merasa pitung tapi karena mereka tahu negara arogan. Ini bentuk resistensi masyarakat dan Pemda yang tidak mengerti nilai lokal," pungkas Harry. [wid]