VHRmedia, Jakarta â?? Dalam setahun terakhir institusi Polri belum mendapatkan kepercayaan publik. Masih banyak polisi mengabaikan akuntabilitas dan melakukan pelanggaran HAM yang tidak diproses hukum secara transparan. Demikian penilaian Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan.

Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, Polri harus menata organisasinya dengan memelopori pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai upaya tunduk dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Indria Fernida, tahun ini merupakan tahun menentukan bagi agenda reformasi institusi kepolisiaan di mana terjadi pengantian Kepala Polri. â??Ini tantangan besar bagi Kapolri yang akan memimpin 400 ribu anggotanya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin komitmen dalam membangun profesionalisme, berupa akuntabilitas manajerial, finansial, etika, dan politik.â?

Berdasarkan catatan Kontras, sepanjang Juni 2009 hingga Juni 2010 ada 18 laporan pengaduan yang memenuhi praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam bertugas. Seperti penyiksaan, salah tangkap, penganiayaan, penembakan, pembubaran acara, dan kematian.

Kontras juga meminta Polri lebih responsif terhadap keterlibatan Kompolnas sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Kompolnas harus dilibatkan dalam merespons dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan kekerasan. (E4)