JAKARTA–MI: Kontras dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali bertemu Kapolri, Rabu (14/7) siang ini. Mereka meminta Kapolri bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai Polri gamang dalam mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Bahkan, lanjutnya, Polri seolah membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih kelompok ini.

“Untuk menyikapi hal ini, kami meminta Kapolri untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi kekerasan tersebut. Tindakan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Polisi semestinya bisa menghukum para pelakunya. Tindakan penegakkan hukum adalah cara yang paling efektif untuk meredam tindakan tersebut,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/7).

Berdasarkan catatan Kontras, lanjut Usman, aksi kekerasan hampir tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum. Bahkan, terkadang, polisi mengkriminalisasi pihak yang jadi korban.

“Kondisi menarik terjadi tahun 2003 saat pimpinan Front Pembela Islam menjalani proses hukum, di mana angka kekerasan menurun. Hal ini menunjukkan tindakan hukum memiliki daya paksa yang cukup besar untuk menekan keberlanjutan aksi kekerasan,” tukasnya.

Beberapa tahun terakhir terjadi aksi kekerasan oleh sejumlah ormas di berbagai daerah. Menurut dia, aksi ini berlangsung di beberapa daerah di Indonesia dan menimpa kelompok agama dan keyakinan minoritas, pihak-pihak yang dituduh komunis, kelompok seksual minoritas, rakyat miskin kota, bahkan pembela HAM.

Hal itu seperti terjadi pada pembubaran paksa kegiatan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi beberapa waktu lalu, penutupan rumah ibadah di sejumlah daerah dan pembubaran berbagai kegiatan masyarakat lain. (*/OL-9)