MEDAN – Pelaku kriminalitas yang ada sekarang ini terjadi, mungkin saja dilakukan oleh mafia perampokan dari suatu kesatuan yang belum terlacak. Ada indikasi mafia perampokan berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2008 hingga 2010 yang semakin banyak, dan modusnya hampir sama.

Hal itu disampaikan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara, Diah Susilowati, menanggapi banyaknya aksi-aksi perampokan belakangan ini. Tempat-tempat vital harus diantisipasi dengan serius oleh pihak kepolisian.

"Apalagi seperti daerah konflik, safety dari senjata-senjata illegal perlu ditindaklanjuti. Karena ini menjadi alat bagi mereka untuk melakukan tindakan perampokan," jelas Diah, kepada Waspada Online, tadi malam.

Untuk mengantisipasi adanya indikasi mafia perampokan, lanjutnya, maka peningkatan kualitas kepolisian harus dibenahi dan memang harus ditingkatkan. “Bila personil polisi ditempatkan di daerah konflik, maka polisi itu harus siap dari diri dan juga dilengkapi persenjataan komplit,” harapnya.

Menurut Diah, mengenai adanya indikasi tersebut, bisa jadi kemungkinan besar berasal dari mantan daerah konflik, seperti Aceh. Peristiwa perampokan dengan kekerasan ini terjadi terus menerus.

Setelah kasus perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, 18 Agustus lalu, berturut-turut peristiwa perampokan terungkap bermunculan di sejumlah daerah.

Selama kurang dari 2 pekan ini saja, lebih dari 6 perampokan bersenjata terjadi. selain di Medan (CIMB-Niaga), Toko Mas Tebet, Jakarta, Toko Mas Klaten, Mobil pembawa uang PT Telkom di Jakarta Utara, dan uang hasil setoran SPBU di Cirebon. Kemudian perampokan di Rantau Prapat dan beberapa kasus lainnya.

Menurut praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Farid Wajdi, mengatakan semua itu mesti menjadi "PR" bagi pihak penegak hukum. “Khususnya Kepolisian RI, untuk menjawabnya sekaligus tantangan untuk segera bisa mengungkap serta menangkap para pelaku kejahatan perampokan tersebut,” tegasnya kepada Waspada Online.

Namun, di luar tugas polisi itu, lanjut Farid, harusnya pula pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan. Sebab, tidak terbantahkan, akar masalah kriminalitas sebenarnya lebih cenderung karena persoalan kemiskinan.

Kondisi miskin itu diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menyeimbangkan situasi. Fenomena sensitivitas harga yang berlebihan menjelang Lebaran tiba. "Harga tidak lagi naik, tetapi berubah," kata Farid.

“Ya, semua tahu hal itu berhubungan dengan berjalannya hukum ekonomi. Tetapi, karena kejadian selalu berulang, pemerintah mestinya tanggap sejak dini,” lanjutnya.

Menurutnya, dari sistem keamanan, sudah semestinya pula aparat keamanan, terutama kepolisian, untuk paham dengan gejala tahunan menjelang lebaran, yakni meningkatnya aksi kejahatan.

Kemudian, kepada semua warga diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. “Sedikit peluang dibuka, maka bencana akan mudah tiba. Kewaspadaan syarat mutlak meminimalkan bahaya,” pungkasnya.