Toili: Contoh Buruknya Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani
Toili: Contoh Buruknya Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani
Pemerintah tidak mampu memberikan solusi konkrit dan nyata untuk menyelesaikan penyerobotan tanah petani di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pustaka (BHP), namun sebaliknya pemerintah melalui aparat kepolisian dan birokrasi pengadilan justru mengkriminalkan para petani dan pendampingnya.
Lebih dari satu bulan (Februari – Maret 2011), perwakilan petani dari kecamatan Toili mencari keadilan di Jakarta untuk menopang advokasi yang telah dilakukan ditingkat lokal sebelumnya. Berbagai institusi negara sudah ditemui, diantaranya Kementrian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mabes Polri, Komisi Yudisial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Menakertrans dll (lihat lampiran). Namun sejauh ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan mengingat PT. KLS dan PT BHP jauh hari sebelum konflik ini terjadi telah dilaporkan ke Polres Banggai oleh petani karena melakukan penyerobotan lahan dan penyalahgunaan ijin, tetap tidak tersentuh oleh hukum.
Konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit dengan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) merupakan konflik yang telah berlangsung lama, konflik agraria ini setidaknya mulai terjadi sejak tahun 1990-1991 ketika PT. BHP mulai melakukan pengukuran terhadap areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasainya secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat. PT. BHP sendiri adalah pemegang izin HTI seluas 13.400 Ha diwilayah Kec. Toili dan Toili Barat berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kpts-II/1996, tanggal 4 April tahun 1996, PT. BHP juga merupakan perusahaan patungan dari PT. Kurni Luwuk Sejati milik Murad Husain yang menguasai 60 % saham dengan PT. Inhutani I yang mengusai 40% saham PT. BHP, namun belakangan pada tahun 2007 PT. KLS mengakuisisi seluruh saham milik Inhutani I.
Perlawanan terhadap pihak perusahaan kemudian muncul kembali pada tahun 2002. Petani yang semakin kekurangan tanah mulai melakukan pengambilalihan kembali terhadap tanah-tanah yang diambil perusahaan. Pada tahun 2008 PT. KLS mulai melakukan penggusuran terhadap lahan-lahan yang sebelumnya telah ditanami dengan bermacam-macam tanaman perkebunan oleh petani. pada areal yang telah digusur oleh perusahaan kemudian perlahan-lahan ditanami dengan kelapa sawit, selanjutnya penggusuran demi penggusuran terus terjadi dan nampak aparat kepolisian dan TNI (Babinsa) hadir untuk mendukung upaya perusahaan.
Konflik berlanjut hingga tahun 2010 dengan penangkapan terhadap para petani dan pendampingnya oleh polres Kabupaten Banggai. Saat ini, masyarakat petani di kecamatan Toili hidup dalam ketidakpastian hukum, mereka terancam terusir selamanya dari tanah, sawah dan ladang yang telah digarapnya secara turun temurun. Melihat situasi ini, kami mendesak pemerintah khususnya institusi yang pernah kami datangi untuk melakukan hal – hal sebagai berikut;
- Mabes Polri harus meninjau kembali kriminalisasi terhadap petani dan para pendampingnya mengingat persoalan utama dalam kasus ini yaitu penyerobotan tanah dan penyalahgunaan ijin oleh perusahaan justru tidak tersentuh hukum.
- Komnas HAM harus berperan aktif dalam kasus ini dan mempertanggungjawabkan isi MoU yang pernah dibuat dengan perusahaan untuk menentukan tapal batas tanah, namun tidak pernah dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
- BPN, Kementrian Kehutanan dan Menakertrans harus melakukan gelar perkara terkait Hak Guna Usaha PT KLS dan penyalahgunaan Hutan Tanaman Industri oleh PT BHP
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan harus memberikan prioritas terhadap perlindungan pembela HAM khususnya perempuan.
- Komisi Yudisial segera melakukan tindakan nyata berupa klarifikasi adanya dugaan kesalahan penerapan hukum dan kejanggalan fakta persidangan yang telah disampaikan sebelumnya oleh petani.
Jakarta, 28 Maret 2011
Solidaritas Petani Toili (SPT), KontraS, Walhi Eknas
Lampiran :
–
Kertas Posisi Kasus Toili (unduh)
– advokasi yang dilakukan di Jakarta (unduh)
