VIVAnews – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Surat itu menyoroti beredarnya kabar tentang terjadinya aksi-aksi kekerasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira TNI dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.

Surat yang ditujukan langsung kepada Presiden FIFA, Sepp Blatter itu, kata Koordinator Kontras Haris Azhar, Kamis, 19 Mei 2011, "Sudah kami kirim dua pekan lalu."

Salah satu isinya mengadukan terjadinya kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aksi Koalisi TNI Untuk Rakyat saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Angkatan Darat dua bulan lalu. Ketika itu, para demonstran meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta untuk mundur dari bursa pencalonan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Apa jawaban FIFA?

"Jawaban FIFA, mereka menyerahkan sepenuhnya urusan kekerasan sebagai tanggung jawab otoritas di Indonesia," Haris menjelaskan.

Selain itu, dalam suratnya Kontras juga melaporkan adanya dugaan politik uang (money politics) untuk mendukung salah satu calon dengan menandatangani surat perjanjian tertentu.

Kontras menulis alasan mereka berkirim surat sebab para korban tidak berani lagi berbicara kepada media karena takut mendapatkan intimidasi lebih lanjut. Tidak hanya berkirim surat ke FIFA, Kontras juga akan mengirim surat serupa ke lembaga internasional lain seperti Amnesty International.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wiryantoro menegaskan, Jenderal TNI George Toisutta tidak dalam kapasitas sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ketika dicalonkan sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015. 

George dicalonkan sebagai ketua umum PSSI satu paket dengan pengusaha-politisi Arifin Panigoro sebagai wakil ketua umum. Pendukung mereka adalah yang populer disebut dengan Kelompok 78.

"Pencalonan Pak George sebagai ketua umum PSSI bukan kapasitasnya sebagai Kasad, melainkan pribadi. Jadi upaya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi tidak benar, apalagi sampai mengintimidasi," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wiryantoro kepada VIVAnews.com. (kd)