Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas keengganan Mabes Polri menerima perwakilan KontraS pada 27 Juni kemarin, untuk menyampaikan hasil pemantauan dan riset perihal praktik penyiksaan (kekerasan) yang salah satunya dilakukan oleh polisi.

"Penyampaian ini juga terkait dengan masukan bagi Polri yang akan merayakan hari Bhayangkara ke-65 pada 1 Juli 2011," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di Jakarta, Selasa (28/6).

Haris menilai keengganan Mabes Polri ini tergambar dari buruknya koordinasi antar lembaga di dalam institusi kepolisian. Sejak tanggal 14 Juni 2011 KontraS sudah mengajukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Timor Pradopo pada pukul 15.00 WIB, 27 Juni 2011.

Menurut Haris, pengajuan surat ini telah direspons dan memperoleh konfirmasi dari staf ahli Kapolri, yang mengaku bernama Haiti, sesuai waktu dan tempat yang diajukan. Dengan tambahan informasi bahwa Irwasum Polri yang menggantikan Kapolri untuk menerima perwakilan KontraS.

Namun sayang pertemuan tersebut gagal. Lanjut Haris, saat KontraS bersama dengan beberapa keluarga korban penyiksaan oleh polisi datang, salah satu staf di Irwasum bernama P Agung menolak pertemuan tersebut karena tidak ada disposisi yang turun dan diterima oleh staf di Irwasum.

Haris menilai peristiwa itu menunjukkan bahwa Polri memang masih mempraktikkan koordinasi yang buruk dalam menghormati tamu dan menerima masukan dari masyarakat sipil terkait kinerja Polri. "Tentunya perlu di dorong peningkatan kepekaan dan profesionalisme pelayanan kepolisian sehari-hari," tandas dia.

Menurut Haris, Pembatalan pertemuan KontraS dengan Irwasum hanya bagian kecil ketidaksiapan Polri dalam merespons masukan yang datang dari masyarakat sipil.