INILAH.COM, Jakarta â?? Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pejabat pemerintah, elite politik, dan pihak-pihak lainnya untuk menahan diri mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif mengenai situasi di Papua.

Sebab, komentar atau opini yang kontraproduktif dikhawatirkan akan memperburuk situasi pascakerusuhan di Papua. "Khususnya komentar para pejabat di Jakarta harus diminimalisir, tidak perlu semua pejabat dari beragam institusi negara turut bicara," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Minggu (7/8/2011).

KontraS menilai setelah hampir satu bulan peristiwa kekerasan di Papua terjadi, pemerintah masih belum bisa menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan operasi militer oleh TNI dinilai tidak menyelesaikan masalah, malah sebaliknya memperburuk keadaan.

Karena itu, KontraS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali bersikap dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan tindak kekerasan di Papua. Salah satu langkah strategis yang harus diambil oleh SBY yakni dengan mengumpulkan para menteri-menteri dan pejabat terkait seperti mentero Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI dan Kaporli untuk mengkoordinasi agar permasalahan ini agar cepat terselesaikan.

"Agar memiliki visi yang sama dalam memandang dan mengambil kebijakan untuk Papua yang berorientasi pada pendekatan dialog antara peran institusi-institusi yang memiliki tanggung jawab vertikal seperti TNI dan Polri."

Menurut Haris, selain berkoordinasi dengan institusi-institusi resmi terkait, pemerintah juga harus melibatkan institusi lain seperti Komnas HAM dan Komda HAM Papua yang selama ini aktif melakukan pemantauan perkembangan situasi di Papua. [tjs]