Jakarta – Pemerintah dibawah pimpinan SBY dianggap tak serius menangani konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua. Pasalnya, SBY tak bereaksi sedikit pun untuk mengatasi kondisi kekerasan di sejumlah wilayah tersebut.

"Disayangkan SBY hingga saat ini tidak mengeluarkan pernyataan tegas terkait Papua," kata Staff Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS), Chrisbiantoro, dalam konferensi persnya di kantor KontraS, Jakarta, Minggu (7/8/2011),

Hal senada juga diungkapkan Koordinator KontraS, Haris Azhar. Menurut Hariz, SBY selaku otoritas utama semestinya segera angkat bicara akan kondisi di Papua.

"Dan yang dibicarakan adalah model menangani kekerasan di papua dan menyelesaikan permasalahan di papua," imbuhnya.

Yang terjadi saat ini, kata Haris, adalah justru banyak pihak yang tidak berwenang mengomentari situasi di Papua. Hal tersebut justru memperkeruh masalah di Papua.

"Segala bentuk komentar dan opini yang kontraproduktif dengan upaya damai di Papua, khususnya dari pejabat di Jakarta harus diminimalisir, tidak perlu semua pejabat dari beragam institusi negara turut bicara," katanya.

"Penting semua pihak harus menahan mengeluarkan pernyataan yang bisa memeprburuk keadaan di papua," ditambahkan Hariz.

Selain itu, kata Haris, KontraS juga melihat tidak adanya komitmen Pemerintah pasca pertemuan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan beberapa anggota parlemen Inggris. Haris pun mencurigai telah terjadi ketidaksinergisan dalam pertemuan tersebut.

"Kita mau melihat pasca kongres damai di papua, komitmen pemerintah seperti apa? Apa jangan-jangan pemerintah tidak setuju dengan kongres damai tersebut, dan justru membiarkan petinggi negara itu berpolitik sendiri," tandasnya.