JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak DPR dan pemerintah agar berkonsultasi dengan masyarakat luas, untuk membahas RUU Intelijen.

Kordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan di Jakarta, Minggu (14/8/2011), tindakan itu penting sehubungan dengan akan dimulainya kembali masa persidangan DPR pada 16 Agustus 2011.

"Keterlibatan masyarakat luas adalah krusial, dalam pembahasan setiap RUU. Termasuk dan terlebih-lebih lagi dengan topik sensitif seperti RUU Intelijen. Pada Daftar Inventarisasi Status RUU (Per Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 22 Juli 2011), draf RUU Intelijen Negara sudah masuk dalam tahap penyiapan di internal DPR. Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR-RI sudah membicarakan hingga ke tingkat I," kata Haris.

Itu berarti hanya tersisa dua masa sidang, untuk mengkonsolidasikan sikap Komisi I DPR RI terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Termasuk sebelum membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II dan Rapat Paripurna DPR.