VIVAnews – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar meminta aparat keamanan mengutamakan keselamatan warga sipil dalam menangani aksi separatis di Papua.

"Dalam perspektif HAM, saya ingin mengimbau bahwa perang selalu menggunakan instrumen kekerasan. Namun perlindungan terhadap masyarakat sipil adalah harga mati," kata Haris dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Rabu 17 Agustus 2011.

Kondisi keamanan di Papua terganggu dengan serangan kelompok sipil bersenjata, baik kepada warga maupun aparat keamanan. Beberapa korban berjatuhan akibat serangan tersebut.

Ancaman semakin meningkat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesdia ke-66. Tak hanya serangan bersenjata, sekelompok orang juga mengibarkan bendera bintang kejora, lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagi Kontras, aparat boleh saja melakukan tindakan tegas kepada kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan tersebut. Namun, tambah dia, tindakan itu harus sesuai denga prosedur hukum yang ada. "Setiap tindakan militer harus akuntabel," kata dia.

"Kita harus belajar dari Aceh yang baru saja merayakan perjanjian damai (15 Agustus). Biarpun sudah ada perjanjian damai sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban TNI dan Polri atas peran mereka dimasa konflik."

"Cuma Keledai yang jatuh dua kali. Sementara kita sebagai bangsa sudah gagal memberikan keadilan atas konflik di Aceh dan Timor Leste," tambah dia.