Pada 21 Agustus 2011, Perwakilan dari Kontras, Usman Hamid mendesak agar pemerintah bersungguh-sungguh untuk melangsungkan dialog Jakarta-Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di Papua semakin meluas. Masyarakat Papua hanya menuntut dialog, dan membahas sumber masalah Papua secara jujur, bukan sebatas persepsi sepihak atas stabilitas keamanan, otonomi khusus, dan pembangunan ekonomi saja, seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya. Dialog Papua bukannya tidak jelas, saat ini Papua sudah memiliki lima orang wakil tetap yang ditunjuk berbagai perkumpulan dan organisasi di Papua untuk mewakili aspirasi Papua. Lima orang tersebut adalah Benny Wenda, Dr John Otto Wondawame, Octovianus Mote, Rex Rumakiek, dan Leoni Tanggama. Sebelum situasi Papua menjadi kritis, pihaknya mendesak agar elit-elit Pemerintah dan DPR agar tidak menyibukan diri dalam hirup pikuk persoalan korupsi yang mengancam kepentingan sendiri, seperti kasus Nazaruddin. Mereka harus memedulikan nasib rakyat, terutama rakyat di Papua. Kesibukan para elite di Jakarta dengan masalah-masalah korupsi dan lainnya, semakin membuat kesenjangan terhadap masyarakat Papua. Padahal, yang diinginkan masyarakat Papua hanyalah sebuah ketulusan dan kejujuran untuk saling terbuka. Hak-hak asli orang Papua harus dipulihkan. Jaminan kesejahteraan, pendidikan sampai soal penghormatan harga diri Papua harus diperhatikan secara serius. Karena otsus di Papua sekarang bisa dikatakan telah gagal. (CY)