Banda Aceh â?? Mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Langsa, Destika Gilang Lestari terpilih secara demokratis menjadi Koordinator KontraS Aceh periode Desember 2011 â?? 2014. Terpilihnya Gilang, sapaan akrabnya, sebagai hasil Kongres tiga tahunan KontraS, 20 â?? 23 Desember 2011 yang digelar di Hotel Rasamala, Banda Aceh.

Mantan Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli kepada The Globe Journal, Selasa (27/12) sore tadi mengatakan Kongres tersebut dihadiri oleh 40 orang dari 65 orang anggota KontraS di Aceh. â??Ada tiga kandidat yang naik sebagai koordinator, yaitu Fery Kusuma, Destika Gilang Lestari dan Norma Manalu,â? kata Hendra.

â??Saya tidak maju lagi, karena ingin melanjutkan pendidikan S-2, dan ingin aktif kembali di partai politik,â?kata Hendra yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Aceh Kota Banda Aceh.

Dari tiga kandidat tersebut, terpilihlah Gilang dengan jumlah 24 suara. â??Ini menunjukkan bahwa sejak 1999 hingga sekarang KontraS di Aceh sudah pernah dipimpin oleh tiga perempuan, yaitu Evi Narti Zain, Asiah Uziah dan Destika Gilang Lestari,â? sebut Hendra.

Sejak tahun 1999 hingga sekarang berdirinya KontraS di Aceh, Iqbal Faraby menjadi koordinator yang pertama, lalu kemudian digantikan oleh Aguswandi, Andi Rizal, Evi Narti Zain, Asiah Uziah, Hendra Fadli dan Destika Gilang Lestari.

Saat ini KontraS Aceh memiliki 65 orang anggotanya yang terdiri dari berbagai unsur, meliputi LSM, akademisi, pengacara, aktifis politik, jurnalis, hakim dan sejumlah relawan. Sedangkan Badan Pengurusnya terdiri dari Azriana Manalu, Hospi Novrizal Sabri, Askhalani, Hendra Fadli dan Marsen Sinaga.

Gilang yang pernah menjadi Ketua Eksternal HMI Cabang Langsa memiliki pengalaman yang cukup dibidang advokasi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya sebagai fasilitator pelatihan HAM, Gender dan Perdamaian di Kabupaten Bener Meriah.

Kepada The Globe Journal, tadi sore di Helsinki Cafe, Gilang, kelahiran Kota Langsa ini, bertekad berjuang untuk pembentukan KKR di Aceh. â??Saat ini baru empat kabupaten kota yang sudah memberikan dukungan percepatan pembentukan KKR di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kota Langsa,â? kata mahasiswi Fakultas Hukum, Unsyiah ini.

Kita ingin semua kabupaten kota di Aceh memberi dukungan untuk percepatan pembentukan KKR ini. Setelah itu KontraS akan mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk membahas Qanun KKR tersebut. â??Ini adalah program prioritas KontraS Aceh,â? kata Gilang.

Program yang ingin dilakukan adalah membangun model perdamaian yang berbasis komunitas dengan melakukan pendekatan gender dan kelompok perempuan sebagai entri pointnya. Sehingga dapat menjadi pusat pembelajaran dan menjadikan project bersama lintas organisasi masyarakat sipil di Aceh.

Program KKR ini dapat dikatakan sebagai kegiatan lanjutan promosi issue dan instrumen tentang orang hilang, serta melanjutkan upaya proteksi dan advokasi orang hilang. Gerakan melawan lupa dalam berbagai bentuk, artinya pengungkapan kebenaran tingkat komunitas.

Program lain berupa reformasi sektor keamanan. Program ini merupakan promosi issue reformasi sektor keamanan di kelompok sipil dan pemerintah. Pengawasan institusi keamanan pelaku kekerasan hak sipil dan politik juga akan menjadi bagian prioritas KontraS Aceh kedepannya.

Kepengurusan KontraS Aceh periode Desember 2011 â?? 2014 ini diwajibkan untuk menjalankan prioritas program tersebut sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan menjadi subjek pengawasan Dewan Pengurus dan subjek pertanggungjawaban dalam rapat tahunan dan rapat umum anggota.