Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mensinyalir dalang di balik serentetan aksi penembakan di Aceh bukan orang-orang yang memiliki sengketa menjelang Pilkada Februari 2012 di provinsi tersebut. Untuk mencari titik terang siapa think tank pelaku penembakan, seluruh instansi yang dilengkapi dengan senjata harus diaudit.

"Institusi-institusi yang dilengkapi senjata, seperti Polisi, TNI, BIN selain lembaga lain seperti Kejaksaan itu harus diaudit," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, usai jumpa pers di Sekretariat Komnas, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Menurut Haris, langkah tersebut bukan sekadar membongkar kasus penembakan di Aceh, namun aksi kekerasan lain yang dilakukan dengan senjata api.

"Ini justru untuk menyehatkan keberadaan senjata," kata Haris.

Auditor sendiri dapat dibentuk dari berbagai unsur seperti TNI-Polri, akademik, dan tentunya didukung pemerintah.

Saat ini, imbuh Haris, belum pernah dilakukan audit senjata dari instansi-instansi yang dilengkapi senjata api tersebut.

"Audit senjata dari instansi-instansi belum pernah diaudit," katanya.

Selain memeriksa instansi yang memegang kuasa atas senjata, auditor juga diminta memeriksa persenjataan bekas konflik separatis GAM. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan sulit dilakukan. Terlebih GAM tidak menutup akses informasi pasca perjanjian damai Helsinski yang diikuti dengan penyerahan senjata dari simpatisan gerakan tersebut.

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mensinyalir dalang di balik serentetan aksi penembakan di Aceh bukan orang-orang yang memiliki sengketa menjelang Pilkada Februari 2012 di provinsi tersebut. Untuk mencari titik terang siapa think tank pelaku penembakan, seluruh instansi yang dilengkapi dengan senjata harus diaudit.

"Institusi-institusi yang dilengkapi senjata, seperti Polisi, TNI, BIN selain lembaga lain seperti Kejaksaan itu harus diaudit," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, usai jumpa pers di Sekretariat Komnas, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Menurut Haris, langkah tersebut bukan sekadar membongkar kasus penembakan di Aceh, namun aksi kekerasan lain yang dilakukan dengan senjata api.

"Ini justru untuk menyehatkan keberadaan senjata," kata Haris.

Auditor sendiri dapat dibentuk dari berbagai unsur seperti TNI-Polri, akademik, dan tentunya didukung pemerintah.

Saat ini, imbuh Haris, belum pernah dilakukan audit senjata dari instansi-instansi yang dilengkapi senjata api tersebut.

"Audit senjata dari instansi-instansi belum pernah diaudit," katanya.

Selain memeriksa instansi yang memegang kuasa atas senjata, auditor juga diminta memeriksa persenjataan bekas konflik separatis GAM. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan sulit dilakukan. Terlebih GAM tidak menutup akses informasi pasca perjanjian damai Helsinski yang diikuti dengan penyerahan senjata dari simpatisan gerakan tersebut.