JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS menilai, sepanjang Januari-Juni 2012, telah terjadi 34 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 29 orang luka-luka di bumi Papua. Yang paling anyar, kontak senjata di Keroom yang ikut memakan korban warga sipil, 1 Juli lalu. Dari catatan tersebut, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi Papua seakan makin jauh dari harapan. Dan otomatis, dialog damai di wilayah Indonesia paling timur ini terus tertunda.

"Jika dialog damai di Papua terus tertunda, maka ini merupakan tindakan malpraktik penyelenggaraan negara. Penundaan ini merupakan tindakan pembiaran dan pengabaian terhadap komitmen dialog damai yang telah lama diupayakan dan diinginkan masyarakat Papua," terang Indria Fernida, wakil koordinator KontraS, dalam konferensi pers bertajuk ‘Roadshow Advokasi Papua’ di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Adapun KontraS bersama tokoh agama Pendeta Benny Giay dan Pendeta Esmond Walilo serta aktivis seperti Septer Manufandu, dan Theo Hasegem dari Japham Wamena melakukan serangkaian pertemuan dengan Kaukus Papua, Komisi I DPR RI, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Dewan Pertimbangan Presiden dan Kementrian Koordinator Politik Hukum dan HAM, untuk membahas situasi darurat kemanusiaan di Papua.

Dari pertemuan itu, diperoleh respon positif. Komisi I DPR akan membuat Panja Papua untuk mendalami dan memantau perkembangan keamanan di Papua. Panja juga akan memanggil para pihak terkait untuk memastikan pemulihan situasi keamanan di Papua. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua serta membangun kerja sama untuk memulihkan jaminan keamanan bagi warga Papua dengan bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI.

Lalu, Ombudsman akan membuat kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah di Papua dan akan memastikan efektivitas fungsinya untuk mengawasi kinerja pemerintah di Papua. Wantimpres menegaskan komitmen presiden untuk membangun dialog damai dengan membuka masukan dari masyarakat termasuk delegasi langsung dari Papua.

"Kami meminta institusi negara yang dimaksud untuk dapat menjalankan komitmen ini dengan memastikan efektivitas implementasi nyata di Papua. Evaluasi terhadap sistem keamanan di Papua mendesak dilakukan untuk memastikan terjaminnya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat berkontribusi bagi dialog damai di Papua," tekan Marten Goo, juru bicara Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas).