Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai, mulusnya RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) masuk agenda pembahasan di DPR, disinyalir akan dimanfaatkan demi kepentingan parpol dan menguatkan rezim security.

"Terus terang saja, saat ini, hingga ke depannya nanti, sedang berlangsung penguatan untuk rezim security. Indikasi paling kuatnya, dengan pengajuan RUU Kamnas ini," nilai Haris di Jakarta, Minggu (16/9).

Guna mengembalikan rezim security itu, dibuatlah RUU Kamnas, kemudian digolkan menjadi produk undang-undang. "Jadi seolah-olah dilaksanakan sesuai konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Hebat kan?" cibirnya.

Fenomena yang muncul, imbuhnya, banyak parpol, khususnya parpol yang mempunyai wakil di DPR RI, hendak mengail keuntungan dari pembahasan RUU tersebut.

"Lihat saja, fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Setgab, cenderung mendukung RUU ini. Di luar (koalisi Setgab-Redu), seperti Partai Hanura dan Gerindra, khususnya juga ada kecenderungan mendukung kok. Makanya mereka tidak banyak menolak atau menunjukan sikapnya," ungkap Haris.

Selain itu, mulusnya RUU ini dibahas dan akhirnya disahkan sebagai produk undang-undang, nantinya akan dijadikan alat oleh parpol untuk membantu pengamanan berbagai bisnis terkait eksplorasi sumber daya alam (SDA) di daerah-dareah.

"Nah, di daerah-daerah itu, kan isinya partai-partai. Merekalah yang menjadi raja-raja kecil di daerah melalui kepala-kepala daerah yang memang asalnya dari partai-partai itu. Jadi, mereka nampaknya sudah bermimpi akan menikmati UU Keamanan Nasional itu kelak," paparnya. [IS]