JAKARTA, suaramerdeka.com – Koordinator Kontras Haris Azhar, menilai apa yang dilakukan KPK bekerjasama dengan TNI -terkait penggunaan rutan militer bagi tahanan kasus korupsi – dikhawatirkan akan membuat blunder bagi KPK.

"Ini adalah blunder biat KPK. Kami khawatir bahwa KPK saat ini ‘mentok’ saat berurusan dengan Polri, lalu mencari teman atau back up TNI yang notabene musuh bebuyutan Polri. Ini kan tidak baik, karena kesannya TNI mau diadu dengan Polri," kata Haris. dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK di Sekretariat Imparsial, Jl Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, siang ini.

Menurut dia yang berbahaya nya, nanti TNI adalah institusi yang makin sulit dijamah KPK, dan ada kasus-kasus korupsi di militer yang rentan untuk disepakati. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Setara Institute, Hendardi menegaskan bahwa

Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendukung KPK dengan sikap kritis, hal ini demi menjaga independensi KPK, yang sebenarnya untuk menambah mudah kerja KPK. "Kalau sudah dijerat dengan berbagai MoU, dan jerat politik serta berbagai kepentingan. Maka KPK makin sulit bertindak," kata dia.

Hendardi juga meminta agar semua pihak tidak ‘menggebyah uyah’, dengan menilai pihak yang mengkritik keras KPK, adalah pihak yang pro koruptor. "Kami tidak ingin KPK malah ikut-ikutan main politik, yang mana ‘main-main’ seperti ini justru membuat KPK jadi lembek," kata Hendardi.