Ketua komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Haris Azar mengatakan, maraknya kekerasan di daerah yang disebabkan konflik pertambangan, adalah ulah para petinggi partai politik. Parpol yang sudah punya kedudukan di DPRD maupun pemerintahan daerah, punya andil dalam aksi penjarahan sumber daya alam Indonesia.

"Mereka (para petinggi parpol) sudah membuat kesepakatan dengan para pengusaha, untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di Indonesia," kata Haris Azar di YTKI, Selasa (15/1).

Menurutnya, wajar kalau masyarakat marah karena merasa dirugikan. Namun aparat hukum yang merupakan korporasi dari mereka, akhirnya membubarkan masyarakat dengan paksa.

"Karena ketidakadilan itu, penjarahan tambang di mana-mana, masyarakat marah tapi aparat membubarkan paksa dan akhirnya di sini terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Kontrak politik seperti ini, lanjut Haris, memang susah untuk dicegah karena antara partai dan para pengusaha membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Seperti untuk dana kampanye, itu bisa saja sumbangan dari para pengusaha.

"Tidak hanya partai yang berkuasa saja, ada partai oposisi dan koalisi menguasai beberapa daerah," imbuhnya.

Haris Azar pun berharap KPU harus benar-benar teliti dalam menilai sumber dana kampanye dari parpol, calon kandidat pejabat, dan lainnya.

"KPK juga saya harap bisa menindak karena ini juga bagian dari korupsi," pungkasnya.