Jakarta – Sejak 2007, tiga tahanan asal Papua meninggal dunia karena buruknya fasilitas kesehatan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mendapati hal itu, sejumlah pemuda Papua mendesak pemerintah membebaskan rekan mereka yang ditahan.

Hal itu disampaikan Koordinator Bersatu untuk Kebenaran Paneas Lokbere dalam diskusi "Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik" di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (16/5). "Ketiga rekan kami meninggal karena tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kami berharap puluhan rekan kami dibebaskan agar tidak mengalami hal serupa," ujarnya.

Salah satu dari ketiga tahanan itu, Michael Heselo, meninggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sari, Makassar, 2007. Dua orang lainnya, Arnold Sugumol dan Kanisius Murip, meninggal karena tidak mendapat penanganan yang baik saat terkena stroke. Arnold meninggal tahun 2007 saat ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta, sedangkan Kanisius Murip meninggal pada Desember 2012 di Lapas Wamena.

Wakil Koordinator Kontras Syamsul Alam Agus menyebut data Polda Papua, pada Mei 2010, ada 20 orang Papua ditangkap karena tuduhan makar. Selain itu, pada Juli 2010, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merilis data, 25 orang Papua ditangkap dan ditahan karena tuduhan makar atau terlibat makar. Data yang dihimpun Kontras, hingga 1 Mei 2013, sebanyak 69 orang Papua ditangkap karena tuduhan makar.

Kepala Subdirektorat Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi yang hadir dalam diskusi membantah adanya tahanan berstatus tahanan politik.

"Seseorang yang dipidana karena kasus yang mengarah pada separatisme merupakan tahanan yang berstatus seperti tahanan pada umumnya. Hanya, orang yang bersangkutan dikenai hukum pidana atas tindakan makar sesuai dengan KUHP Pasal 106-110," paparnya.

Mengenai buruknya fasilitas kesehatan, Akbar tidak membantah, fasilitas kesehatan yang saat ini tersedia memang kurang baik. "Saat ini, anggaran kesehatan tiap tahanan per hari hanya Rp 1.000," ungkapnya.

Selain minimnya dana kesehatan, menurut dia, beberapa warga binaan juga sengaja tidak mau berobat.