Jakarta – LSM hak asasi manusia Kontras meragukan pemerintah bersikap jujur dalam menjalani pencatatan kasus HAM oleh Komite HAM PBB pekan depan. Koordinator Kontras, Haris Azhar meyakini, pemerintah akan menutup-nutupi kasus-kasus HAM di Indonesia.

Namun Haris Azhar optimistis, pencatatan kasus HAM oleh lembaga internasional PBB akan berdampak positif terhadap penegakan dan penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Pasalnya, Dewan PBB yang terlibat dalam Komisi HAM kali ini sangat paham masalah HAM.

"Jadi semua isu itu nanti akan disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Dari waktu ke waktu soal HAM yang diomongin itu-itu saja dan tidak berkembang. Memberikan penyesatan terhadap fakta yang ada. Misalnya nanti akan ada penyesatan keterangan tentang situasi Papua memburuk, nanti salah satu isunya adalah tahanan politik. Pasti pemerintah Indonesia bilang itu bukan tahanan politik tapi kriminalitas biasa," ujar haris saat dihubungi KBR68H.

Pekan depan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akan memeriksa catatan HAM Indonesia. Ini merupakan pemeriksaan pertama terhadap Indonesia setelah pemerintah menyetujui Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pemeriksaan oleh Komite HAM PBB akan digelar pada 10 dan 11 Juli 2013, di Jenewa Swiss.