7 September 2013

Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir

Pernyataan bersama masyarakat sipil

Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.

Presiden Yudhoyono, yang secara langsung mengatakan bahwa kasus Munir merupakan “test of our history (ujian bagi sejarah kita)” hanya memiliki waktu setahun jabatannya lagi, untuk memastikan hadirnya keadilan dan reparasi yang penuh. Kegagalan Presiden untuk melakukannya sejauh ini, di masa perlindungan para pembela HAM di seluruh negeri ini masih secara serius di bawah ancaman, mengundang pertanyaan serius akan warisannya nanti.

Salah satu pejuang hak asasi manusia Indonesia yang paling terkenal, Munir mengangkat kasus belasan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa. Ia juga menjadi salah satu pendiri dua organisasi HAM, membantu mengungkap bukti-bukti pertanggungjawaban militer atas pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur), dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa pejabat tingkat tinggi ke muka hukum. Pada September 1999, ia ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) di Timor-Timur.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan bahwa ia telah diracun dengan arsenic. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.

Meskipun tiga orang telah divonis atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, ada tuduhan yang kredibel bahwa mereka di tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas kematiannya belum dibawa ke muka hukum. Lebih lanjut, Presiden Yudhoyono belum mempublikasikan laporan di tahun 2005 tentang pembunuhan Munir yang dibuat oleh tim pencari fakta independen, meskipun hal ini direkomendasikan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan tim ini.

Minimnya akuntabilitas penuh yang terus berlangsung atas pembunuhan Munir merupakan penanda yang menakutkan bagi para pembela HAM di Indonesia akan bahaya yang mereka hadapi dan merupakan pengabaian sama sekali pihak berwenang Indonesia terhadap kerja-kerja penting mereka.

Kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional, regional dan lokal dari Kamboja, Perancis, Jerman, Indonesia, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Thailand, Timor–Leste, Filipina, Singapura dan Inggris yang menandatangani di bawah ini, karenanya mendesak Presiden Indonesia untuk memastikan bahwa langkah-langkah berikut ini diambil sebagai prioritas:

• Mempublikasikan laporan di tahun 2005 dari Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir sebagai langkah kunci menghadirkan kebenaran;

• Menginisiasikan sebuah investigasi yang independen dan baru oleh kepolisian atas pembunuhan Munir untuk memastikan bahwa semua pelaku, di semua tingkatan, dibawa ke muka hukum sesuai dengan standar-standar HAM internasional;

• Mengevaluasi proses pemidanaan lampau atas kasus Munir oleh Kejaksaan Agung, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional; secara khusus, menginvestigasi laporan-laporan tentang intimidasi para saksi dan membawa mereka yang diduga melakukannya ke muka hukum;

• Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap semua pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparsial, dan mereka yang bertanggung jawab dibawa kemuka hukum lewat peradilan yang adil; dan

• Mengesahkan undang-undang khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.

  Pernyataan ini di dukung oleh:

1. 
   ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), France
   
2. 
   Aceh Online, Indonesia
   
3. Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)
   
4. 
   Amnesty International
   
5. 
   Article 19
   
6. 
   Arus Pelangi, Indonesia
   
7. 
   ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) Indonesia
   
8. 
   Asia Indigenous Peoples Pact
   
9. 
   Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong
   
10. 
    Asian Human Rights Commission (AHRC)
    
11. 
    Asian Muslim Action Network, Indonesia
    
12. 
    Asia Pacific Human Rights Coalition, New Zealand
    
13. 
    Asosiasi LBH APIK, Indonesia
    
14. 
    Badan Advokasi Rakyat (BARA) Persatuan Indonesia (Perindo)
    
15. 
    Cambodian Center for Human Rights(CCHR), Cambodia
    
16. 
    Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
    
17. Cambodian League for the Promotion & Defense of Human Rights (LICADHO)
    
18. 
    Center for Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law, Airlangga University, Indonesia
    
19. 
    Centre for Human Rights Studies University of Surabaya, Indonesia
    
20. 
    Center for Human Rights Studies of Islamic University of Indonesia
    
21. Children’s  Human Rights Foundation (Yayasan Pemantau Hak Anak/YPHA), Indonesia
    
22. Community Legal Education Center (CLEC), Cambodia
    
23. 
    Cross Cultural Foundation, Thailand
    
24. 
    Dignity International
    
25. 
    FORUM-ASIA (Asian Forum for Human Rights and Development)
    
26. 
    Foundation Pro Papua, the Netherlands
    
27. 
    GANDA Filipinas, Phillipines
    
28. 
    Housing Rights Task Force (HRTF), Cambodia
    
29. 
    Human Rights Ambassador for Salem-News.com, UK
    
30. 
    Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand, New Zealand
    
31. 
    Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia
    
32. 
    IMBAS, Germany
    
33. 
    IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor
    
34. 
    Indonesia for Humans, Indonesia
    
35. 
    Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA)
    
36. 
    Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)
    
37. 
    Indonesian Planned Parenthood Association (PKBI), Indonesia
    
38. 
    Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), Indonesia
    
39. Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), Indonesia 
    
40. 
    Judicial Support Monitoring Programme (JSMP), Timor-Leste
    
41. 
    Justice for Peace Foundation, Thailand
    
42. 
    Kalyanamitra Foundation, Indonesia
    
43. 
    Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Indonesian Women’s Coalition for Justice and Democracy)
    
44. 
    KontraS (Commission for The Disappeared and Victims of Violence), Indonesia
    
45. 
    LBH Masyarakat (The Community Legal Aid Institute), Indonesia
    
46. LIPS (Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane) ,Indonesia
    
47. 
    LRC-KJHAM (Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights), Indonesia
    
48. 
    MADPET(Malaysians Against Death Penalty and Torture)
    
49. 
    Mauerpark Institut, Germany
    
50. 
    Mindanao Migrants Center for Empowering Actions, Inc. (MMCEAI), Philippines
    
51. 
    Observatory for the Protection of Human Rights Defender (a joint programme of International Federation for Human Rights/FIDH and World Organization Against Torture/OMCT)
    
52. 
    Our Voice, Indonesia
    
53. 
    Pax Christi, New Zealand
    
54. 
    Pax Romana-ICMICA
    
55. 
    Peace Women Across the Globe Indonesia, Indonesia
    
56. 
    Peoples’ Empowerment Foundation (PEF), Thailand
    
57. 
    Pergerakan Indonesia
    
58. 
    Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran), Malaysia
    
59. 
    Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
    
60. Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS), Philippines 
    
61. Philippines Migrant Centre, New Zealand
    
62. 
    Protection International
    
63. 
    Reclasseering Indonesia
    
64. 
    Rumpun Tjoet Nyak Dien, Indonesia
    
65. 
    Sarawak Dayak Iban Association, (SADIA), Borneo, Malaysia
    
66. 
    SCN – CREST, Indonesia
    
67. Sehjira Deaf Foundation, Indonesia
    
68. 
    Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights), Indonesia
    
69. 
    South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
    
70. 
    Sawit Watch, Indonesia
    
71. 
    Serikat Jurnalis untuk Keberagaman,SEJUK (Journalist Association for Pluralism and Diversity), Indonesia
    
72. 
    Setara Institute, Indonesia
    
73. 
    Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights). Indonesia
    
74. 
    Solidarity for Asian Peoples’ Advocacy (SAPA) Working Group on ASEAN
    
75. 
    Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
    
76. 
    TAPOL, United Kingdom
    
77. 
    Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Philippines
    
78. 
    Tafena Tabua Society, Kupang, Indonesia
    
79. 
    Thai Volunteer Service Foundation (TVS), Thailand
    
80. 
    Terre des hommes Germany in Southeast Asia.
    
81. 
    The Initiatives for International Dialog (IID)
    
82. 
    The Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)
    
83. 
    Think Centre, Singapore
    
84. 
    Watch Indonesia!, Germany
    
85. 
    Women Corp of Indonesian Moslem Student Movement (KOPRI PB PMII)
    
86. 
    Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), Indonesia
    
87. 
    Yayasan Transformasi Lepra Indonesia (YTLI), Indonesia
    
88. 
    Yayasan LINTAS NUSA Batam, Indonesia
    
89. 
    Youth for Peace Cambodia
    
90. Youth Resource Development Program, YRDP-Cambodia