Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] hendak merespons pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB yang Ke-75. Secara umum, Presiden Joko Widodo menyampaikan perihal situasi pandemi juga keterlibatan aktif negara dalam diplomasi. Namun, kami menilai bahwa pidato presiden tidak menunjukkan sikap yang sejalan dengan yang terjadi di dalam negeri. Beberapa hal yang menjadi sorotan KontraS antara lain sebagai berikut:

Pertama, refleksi Presiden Joko Widodo atas dampak yang ditimbulkan Covid-19 di sektor kesehatan dan ekonomi sayangnya tidak ditunjukkan dalam memperbaiki penanganan Covid-19 di dalam negeri.  Berbagai kebijakan yang diambil sejauh ini terbukti gagal menurunkan laju penyebaran infeksi di masyarakat. Sebaliknya, banyak kebijakan dan pernyataan pejabat pemerintah, termasuk presiden Joko Widodo, justru kontradiktif dan kontraproduktif terhadap upaya pengendalian wabah, menyepelekan bahaya bagi kesehatan masyarakat, menimbulkan kebingungan dan keresahan, dan mempersempit definisi kematian akibat Covid-19, serta pada saat yang sama juga rasa aman semu. Bayang-bayang vaksin selalu menghiasi tiap pidato presiden, namun tidak diimbangi dengan dorongan untuk menekan laju penyebaran virus dengan mengedepankan test, trace, isolate. Hal itu ditujukan dengan berbagai kecaman pejabat publik yang muncul ketika PSBB hendak dilaksanakan kembali di Jakarta. Penekanan pada reaktivasi ekonomi menunjukkan tidak sensitifnya Negara atas perlindungan kesehatan dan pertaruhan nyawa publik melawan pandemi.

Kedua, penyampaian keterlibatan aktif negara dalam Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, ataupun di ranah global menjadi smoke screen atas kondisi penegakan HAM di Indonesia. Di dalam negeri, Pemerintah tidak dapat menunjukkan komitmen yang sama untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi, seperti praktik kekerasan hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua dan di daerah lain selama masa pandemi. Di ranah ASEAN, keterlibatan Indonesia tidak memberikan kontribusi penuh dalam menginisiasi penuntasan genosida di Rohingya. Keterlibatan aktif negara dalam penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkesan menutup mata atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

KontraS melihat bahwa pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah bentuk dari diplomasi yang minim refleksi. Presiden Joko Widodo banyak menggembor-gemborkan kerja sama untuk menjaga perdamaian dunia, padahal di dalam negeri pun minim sekali kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menangani pandemi Covid-19. Pemerintah seperti mengabaikan pendapat dari pakar, akademisi, dan preseden yang terjadi. namun, lebih mengedepankan pendekatan keamanan bukan dalam rangka mengatasi pandemi, melainkan menyelamatkan ekonomi. Kami meyakini bahwa kesukseskan penekanan transmisi Covid-19 menjadi landasan fundamental pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Akhir kata, KontraS berharap bahwa hak asasi manusia bukanlah perihal susunan kata di atas kertas demi kepentingan pidato semata, melainkan adalah landasan untuk mengambil langkah konkret dalam tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara.

Jakarta, 23 September 2020

Badan Pekerja KontraS

Fatia Maulidiyanti

Koordinator