Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam Tim Gabungan Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti langkah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Selasa, 18 Oktober 2022 lalu.¹ Pertemuan tersebut berlangsung imbas tragedi Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menyebabkan kurang lebih 133 orang tewas serta ratusan orang lainnya luka-luka.

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan bersama antara Pemerintahan Indonesia dengan FIFA. Pertama, dalam kesepakatan bersama tersebut, Presiden menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Dalam hal ini, Pemerintah dan FIFA menyepakati bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelajaran penting bagi persepakbolaan Indonesia maupun dunia, agar kedepannya tidak ada akan terulang kembali. Upaya transformasi tersebut meliputi kelayakan stadion sepak bola di Indonesia.

Kedua, dalam pertemuan itu disepakati juga bahwa agenda terkait dengan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 akan tetap berjalan. Dalam kesepakatan ini, kami menyoroti ambisi tinggi Pemerintahan untuk terus dapat menjalankan Piala Dunia tanpa memperhatikan permasalahan yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Selanjutnya, ketiga, kesepakatan terakhir terkait dengan upaya mengkaji ulang pemangku kepentingan persepakbolaan di Indonesia. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk transformasi secara menyeluruh persepakbolaan Indonesia.

Kami menilai, ketiga kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan FIFA justru sama sekali tidak memperlihatkan keberpihakan pada korban Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Kesepakatan tersebut justru hanya berfokus kepada ambisi Pemerintahan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai episentrum sepak bola di Indonesia bahkan dunia. Dalam hal ini, kami menilai ambisi tersebut tidak mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) terutama bagi para korban; jatuhnya 133 korban jiwa serta ratusan orang lainnya bahkan tidak menjadi pokok bahasan utama dalam kesepakatan antara Pemerintah dan FIFA pada pertemuan tersebut.

Tidak hanya menyoroti hasil pertemuan Presiden FIFA dengan Presiden Joko Widodo yang justru sama sekali tidak membahas terkait dengan upaya pemulihan dan pemenuhan hak bagi korban, kami juga menyoroti agenda fun football yang dilakukan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 18 Oktober 2022 malam lalu.² Dalam agenda fun football tersebut hadir juga Mochamad Iriawan (Iwan Bule) selaku Ketua Umum PSSI. Kami menilai agenda fun football tersebut justru menunjukkan hilangnya rasa empati dan hati nurani dari Ketua Umum PSSI serta Presiden FIFA disaat beberapa korban dari Tragedi Kanjuruhan justru berjuang dengan keadaannya.

Kami menilai kedatangan Presiden FIFA, Gianni Infantino ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan PSSI merupakan langkah yang justru tidak relevan pada saat ini. Mengingat situasi dan kondisi saat ini terkait dengan korban masih belum selesai dan pemangku kepentingan justru memfokuskan pembahasan terkait dengan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan bukan pada upaya pemulihan serta pemenuhan hak-hak korban, serta permasalahan terkait dengan penggunaan kekuatan dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Perlu diingat pula oleh Presiden FIFA dan Presiden Indonesia, bahwa peristiwa Kanjuruhan merupakan peristiwa terbesar kedua di dunia yang tentu saja telah melanggar hak asasi manusia bagi warga Indonesia.

Atas dasar tersebut, KontraS mendesak:

Pertama, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo untuk memastikan Tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali dan memastikan jalannya proses investigasi berjalan secara akuntabel dan transparan dengan memerhatikan pertanggungjawaban komando;

Kedua, Pemerintah memastikan hak-hak dasar korban Tragedi Kanjuruhan terpenuhi baik secara psikologis maupun fisik dengan memperhatikan hak korban untuk pemulihan, kebenaran, keadilan dan jaminan ketidak berulangan;

Ketiga, Komnas HAM harus segera melakukan investigasi peristiwa Kanjuruhan sebagai kasus pelanggaran HAM berat;

Keempat, Presiden FIFA harus segera memberikan sanksi kepada PSSI sebagai bentuk pengimplementasian Human Rights Policy and Programme agar tidak hanya menjadi aturan tertulis semata.

¹ Lihat ( https://www.cnbcindonesia.com/news/20221018142922-7-380612/momen-jokowi-bertemu-presiden-fifa-g

 ianni-infantino-di-istana )
² Lihat ( https://www.bola.net/indonesia/keseruan-iwan-bule-fun-football-bareng-presiden-fifa-netizen-nuraninya-di

 pakai-korban-sudah-1-d80dc7.html )

Jakarta, 19 Oktober 2022, Badan Pekerja Kontras

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS

Narahubung: 081259269754