10 November 2023 – Solidaritas Nasional Untuk Rempang yang terdiri dari sembilan (9) organisasi masyarakat sipil menyerahkan surat terbuka kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang pada intinya meminta agar pemerintah menghentikan bentuk-bentuk penggusuran paksa lewat cara-cara manipulatif di Pulau Rempang. Sebelumnya, pada tanggal 7 dan 11 September 2023 lalu, terjadi letusan konflik antara warga Pulau Rempang dengan aparat  gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP. 

Melalui kuasa eksklusi negara, BP Batam bersama PT. Makmur Elok Graha (MEG) melakukan pembangunan Proyek Eco City yang menggusur, merepresi, hingga mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat Pulau Rempang. Kesemua represifitas dan pelanggaran HAM difasilitasi berbagai regulasi dan dukungan penuh Pemerintah. Letusan konflik di Pulau Rempang pun tidak hanya melanggar HAM, namun juga mengancam keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat Pulau Rempang dan mengancam keberlanjutan lingkungan Pulau Rempang, sehingga memantik perhatian masyarakat baik secara nasional hingga internasional. 

Warga Pulau Rempang-Galang, yang tersebar pada 16 wilayah kampung Melayu Tua akhirnya terancam tergusur dari ruang hidupnya yang telah ditempati turun-temurun dari tahun 1834. Selewat lebih dari satu bulan pasca kekerasan tanggal 7 September 2023 pun, situasi di lapangan kian simpang siur. Bahwa tanggal 18 September 2023, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, datang melakukan kunjungan ke beberapa titik di Pulau Rempang, Batam. Adapun rumah yang dikunjungi oleh Bahlil yakni kediaman dari Gerisman Ahmad, warga Kelurahan Rempang Cate, yang merupakan Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang-Galang. Kedatangan Bahlil tersebut belum menjawab keresahan dari masyarakat karena dalam pertemuan tersebut Bahlil hanya menjelaskan soal adanya investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang. Namun ketika ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan tersebut ingin berbicara, justru diabaikan dan tak diberikan kesempatan bicara oleh Bahlil. Kondisi itu sempat menyebabkan hadirnya ketegangan dan warga terdengar histeris atas sikap Menteri Bahlil tersebut. Meskipun demikian, Bahlil tetap berlalu pergi begitu saja tanpa menghiraukan warga yang melakukan protes karena tidak mendapatkan ruang untuk berbicara dalam pertemuan tersebut.

Penggusuran tersebut harus dihentikan dan pemerintah harus mendengar beberapa pernyataan lembaga negara lain seperti halnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Begitupun Komnas HAM yang meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023. 

Dalam surat terbuka ini kami juga menyatakan bahwa sama sekali tidak terdapat keterbukaan dan keterlibatan penuh masyarakat pada Proyek Rempang Eco City, baik dari sisi perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan pembangunan. Regulasi untuk melegitimasi pembangunan yang menggusur, merepresi dan memiskinkan, dibuat dalam waktu yang terlampau singkat dan nirpartisipatif, sehingga sarat akan kepentingan elit bisnis-politik. Hal tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya Proyek Rempang Eco City sebagai PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 7 Tahun 2023 pada 28 Agustus 2023.

Lebih jauh, kami menilai bahwa yang dilakukan di Pulau Rempang merupakan bentuk pengusiran dengan penggusuran atau pemindahan penduduk secara paksa (forced evictions). Tindakan tersebut tentu saja melanggar berbagai instrumen hak asasi manusia, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Penggusuran paksa juga bentuk pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebab negara harus menjamin bahwa setiap orang dapat bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak  dan Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa penggusuran paksa adalah Pelanggaran HAM Berat (gross violation of human rights).

Atas penjabaran di atas, Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak agar Menteri Investasi:

Pertama, menghentikan segala upaya penggusuran paksa melalui cara-cara yang manipulatif. Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang memilih untuk tetap pada tanah adatnya yang sudah ditempati ratusan tahun;

Kedua, menghentikan pengerahan kekuatan secara berlebihan di Pulau Rempang dan segala bentuk intimidasi pada masyarakat Pulau Rempang; 

Ketiga, berhenti untuk memproduksi pernyataan sembarangan untuk mengecilkan kejahatan kemanusian oleh negara di Pulau Rempang. Bahlil harus menarik kata-kata yang menolak membebaskan para tahanan warga Rempang yang melakukan demonstrasi. Selain bukan merupakan kewenangannya, hal tersebut tentu bentuk intervensi terhadap proses hukum;

Keempat, mengkaji ulang seluruh pendekatan proyek strategi nasional yang terbukti berimplikasi pada kekerasan dan pelanggaran HAM di lapangan;

Kelima, laksanakan reforma agraria untuk masyarakat Pulau Rempang dan Pembangunan yang hendak dilakukan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta mengedepankan kepentingan masyarakat. 

Jakarta,  10 November 2023

Hormat kami,

Solidaritas Nasional untuk Rempang

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
   2. YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru
   3. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
   4. WALHI Riau
   5. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
   6. Amnesty International Indonesia
   7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
   8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
   9. Trend Asia

Narahubung:
Teo Reffelsen (+62 852-7311-1161)
Rozy Brilian (+62 821-2203-1647)

klik disini untuk melihat surat terbuka selengkapnya