Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan diperlakukan layaknya kriminal. Fatia dan Haris dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing dengan tiga tahun enam bulan (3 tahun 6 bulan) dan empat tahun (4 tahun).
Kasus yang bermula pada penyampaian ekspresi lewat medium siniar (podcast) di youtube dengan membahas konflik bisnis pertambangan – kaitannya dengan penempatan militer yang berbasis riset berujung pada laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pelapornya pun pejabat publik yakni Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Hal ini menunjukan watak kediktatoran dari pejabat publik yang menutup ruang diskusi akademik atas permasalahan HAM khususnya di Papua.
Kasus yang menimpa Fatia dan Haris tentu merupakan satu dari sekian banyak penggunaan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis (judicial harassment). Selama bertahun-tahun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengandung pasal karet dan multitafsir sering dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pendapat masyarakat di ruang digital. Terbaru, Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak), Bintatar Sinaga, pun menjadi korban, yakni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada 3 November 2023 lalu. Alih-alih merevisi perangkat hukum ini lewat proses yang partisipatif dan menghilangkan pasal-pasal bermasalah, DPR RI bersama pemerintah justru telah menyetujui draf tanpa melibatkan publik secara maksimal.
Belakangan, situasi demokrasi di Indonesia terus saja memburuk, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan masifnya bentuk-bentuk pembungkaman. Situasi ini diafirmasi lewat sejumlah indeks demokrasi, misalnya dari Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (flawed demokrasi). Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni civic space. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong partly free.
Bukan tidak mungkin, memburuknya situasi demokrasi dan kebebasan sipil akan terus berlanjut, salah satunya jika Fatia dan Haris divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ekspresi yang disampaikan oleh Pembela HAM seperti Fatia dan Haris seharusnya diapresiasi dan dihormati karena merupakan pendapat sah serta konstitusional sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum HAM nasional maupun internasional dan sebagai bentuk untuk membantu Negara dalam pemajuan HAM.
Kasus Fatia dan Haris pun menjadi ‘alarm keras’ bagi demokrasi yang saat ini telah mengarah pada sistem pemerintahan otoritarian. Ragam serangan yang saat ini menimpa masyarakat sipil akan terus berlangsung secara sistematis dan meluas menyasar pada lintas sektor seperti lingkungan hidup, konflik agraria, sektor pendidikan. Maka, diperlukan solidaritas untuk melawan tindakan represif dan pembatasan eksesif yang berimplikasi secara signifikan terhadap ambruknya demokrasi.
Atas dasar uraian di atas kami mendesak:
Pertama, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara kriminalisasi Fatia dan Haris untuk memutus bebas kedua aktivis tersebut dari segala Tuntutan Jaksa;
Kedua, aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang ditujukan kepada Pembela HAM, aktivis dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapatnya demi kepentingan umum;
Ketiga, pemerintah untuk menghentikan segala bentuk dan upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan pendapat kritisnya.
Koalisi Masyarakat Sipil
Individu:
- Asfinawati
- Siti Mazuma
- Nining Elitos
- Yati Andriyani
- Damaria Pakpahan
- Cholil Mahmud
- Linda Christanty
- Victor Mambor
- Damar Juniarto
- Rio Ayudhia Putra
- Dika Moehammad
- Franky Samperante
- Dania Joedo
- Dhandy Laksono
- Andhy Panca Kurniawan
- Maria Catarina Sumarsih
- Surya Anta Ginting
- Heri Pramono
- Eko Prasetyo
- Novel Baswedan
- Elvira Rumkabu
- Ori Rahman
- Edi Faisol
- Suciwati
- Busyro Muqqodas
- Azharul Husna
- Harry Wibowo
- Arif Rahmadi Haryono
- Delpi Suhariyanto
- Gerald Moratua Siregar
- Dolorosa Sinaga
- Ardjuna Hutagalung
- Yayak Yatmaka
- Lini Zurlia
- Maulana Yudhistira
- Irwan Ahmett
- Made Supriatma
- Alexandro Rangga OFM
- Satria Unggul
- Oscar Lolang
- Andreas Harsono
- Usman Hamid
- Echa Waode
- Sabda Armandio Alif
- Nelson F. Saragih
- Domin Damayanti
- Maulana Husain
- Agung Hermawan
- Lita Anggraini
- Angga Saputra
- Unang Sunarno
- Bivitri Susanti
- Ayu Kusuma
- Mutiara Ika Pertiwi
- Ilhamsyah
- Khamid Istakhori
- Irvan
- Wilson Obrigados
- Dimas Bagus Arya
- Adhito Harinugroho
61.Yopin Pratama
- Yuliana Langowuyo
- Wanmayetty
- Indria Fernida
- Elza Yulianti
- Nofia Erizka Lubis, S.H.
- Jumisih
- Seno Gumira Ajidarma
- Wahyu Eka Setiawan
- Akbar Gamtohe
- Frenia Nababan
- Dialoka
- Ferena Debineva
- Erry Riyana
- Prof. Sulistyowati
- Indra Porhas Siagian
- Noprizal
- M. Husni Mubarok
- Sri Handoko, S.E, M.M
- JJ Rizal
- Ellen Kusuma
- Dea Anugrah
- Yosephine Dian Indraswari
- Rocky Gerung
- Dede Oetomo
- Maulida Sri Handayani
- Manik Marganamahendra
- John Muhammad
- Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Imam Hidayat (SEKJEND DPN PERADI)
- Rahung Nasution
- Ramdan Malik
- Azhari Aiyub
- Andina Dwifatma
- Ben Sohib
- Raisa Kamila
- Tubagus Budhi Firbany
- Karlina Supeli
- Ismail Hasani
- Halili
- Indra Listian Tara Putra
- Atika Yuanita Paraswaty
- Eka Annash
- Merlyn Sopjan
- Fajar – FKUI/KSBSI Kota Serang
- Abdul Rosid (driver ojek online, Jakarta Utara)
- Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H.,M.Hum,C.M.C.
- Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
- Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.
- Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
- Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
- Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
- Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.
- Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.
- Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
- Ahmad Sajali
- Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.
- Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
- Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
- Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M.
- Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
- Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
- Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
- Muhammad Nur Ramadhan, S.H., M.H.
- Titi Anggraini, S.H., M.H.
- Violla Reininda, S.H., LL.M.
- Warkhatun Najidah, S.H., M.H.
- Alviani Sabillah, S.H.
- Efi Sri Handayani
- Daywin Prayogo
- Rizky
- Papang Hidayat
- Afridal Darmi K
- Syamsul Munir
- Putri Kanesia
- Mustawalad
- Dino Umahuk
- Nasrul Saftiar Dongoran
- Andi Hidayat
- Bobby Anwar Ma’arif
- Iman Sukmanajaya
- Nisrina Nadhifah Rahman
- Adelita Kasih
- Sri Lestari Wahyuningrum
- Fifi Rohmah
- Umi Mar’fuah
- Mohammad Rafi Azzamy
- Abdul Munif Ashri
- Shendy Prasetyo, S.H.
- Akhmad Asrori Maulidani
- Melanie Subono
- Smita Notosusanto
- M. Ananto Setiawan
- I. Zamhier Tuahuns, S.H.,M.H.
- Chrisbiantoro
- Indro Suprobo
- Rivai Kusumanegara, S.H, M.H
- Muhammad Daud Bereuh
- Saor Siagiaan, S.H, M.H
- Hardingga
- Daniel Awigra
- Wanda Hamidah
- Donny Ardyanto
- Rendy Saputra
- Asep Komarudin
- Wahyu Perdana
- Niccolo Attar
- Darmawan
- Coki Hehanusa
- Riri Riza
Organisasi:
- STHI Jentera
- HiVOS
- KontraS
- Amnesty International Indonesia
- SAFEnet
- ICJR
- KPA
- PBHI Nasional
- HRWG
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- LBH Apik Jakarta
- ICW
- YLBHI
- JSKK
- LBH Jakarta
- Trend Asia
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
- Solidaritas Perempuan
- Greenpeace Indonesia
- #BersihkanIndonesia
- PSHK
- ICEL
- PPMAN
- Asia Justice and Rights
- PAKU ITE
- KontraS Papua
- KontraS Aceh
- KontraS Sumatera Utara
- Lokataru Foundation
- AMAR Law Firm
- WALHI Eksekutif Nasional
- JATAM
- Imparsial
- Setara Institute
- BEM UI
- BEM UHAMKA
- BEM STHI Jentera
- LBH Masyarakat
- LBH Pers
- Aliansi Mahasiswa Papua
- Blok Politik Pelajar
- Jala PRT
- SUAKA
- Purplecode
- Arus Pelangi
- Kurawal Foundation
- KIKA
- Fraksi Rakyat Indonesia
- Bangsa Mahardika
- Paralegal Jalanan Jakarta
- ALDP
- PAHAM PAPUA
- IM57+ Institute
- Public Virtue
- Themis Indonesia
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- Perempuan Mahardhika
- Serikat Pekerja Jasa Keuangan
- Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
- LBH Pekanbaru
- Perkumpulan Suara Kita
- LBH Bandung
- Social Movement Institute
- Watchdoc
- Federasi Pelajar Jakarta
- Federasi Pelajar Bekasi
- Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK)
- Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
- Rumah Amartya
- Cangkang Queer
- Transmen Indonesia
- YPKP 65
- Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung
- Aksi Kamisan Kalimantan Timur
- LBH Yogyakarta
- Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).
- ASEAN SOGIE Caucus
- Beranda Rakyat Garuda
- SKPKC Fransiscan Papua
- Sanggar Swara
- Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
- Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH UNAND
- Ikatan Waria Sorong (IWASOR)
- Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan
- Srikandi Patriot Bekasi
- Gerakan Buruh Bersama Rakyat
- KASBI
- FSP2KI
- ISBS Surabaya
- FSPBI
- BWI GUF
- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
- Suluh Perempuan
- Jaringan Nakes Indonesia
- Gaya Nusantara
- IMoF NTT
- Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID)
- SORGE Magazine
- Boxing Ceria Pancoran
- The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
- Cleopatra Deli Serdang
- Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM)
- Forum Pancoran Bersatu
- Pelangi Khatulistiwa
- Yayasan Anugrah Insan Residivis Kota Bekasi
- Persatuan Perempuan Residivis Indonesia
- Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara
- WALHI Jawa Timur
- GMPKT Ternate
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
- Serikat Mahasiswa Indonesia
- SGRC
- FSPM
- FKW DKI
- Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (FORNASMALA)
- BEM FH Universitas Pakuan (UNPAK)
- LBH pos Malang
- BEM FISIP UNPAD
- BEM KEMA UNPAD
- Bangsa Mahardika
- Green Force UNJ
- Kosarupa Kolektif
- TATAK Advokasi Kemanusiaan
- Maring Institut
- LBH Semarang
- Aksi Kamisan Semarang
- Aksi kamisan kediri
- Afiliasi Sekartaji
- LPM DinamikA
- Suaka Baca
- LPM Justisia
- Lamongan Melawan
- Dema UIN Salatiga
- Sekar Sustineri
- Ukm advokasi IAIN Kediri
- FORNASMALA
- Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Propinsi Bengkulu – Jogja
- CilacapBisa.id
- Syariah semedulur
- Justiceproject.id
- KPA Green Line Indonesia Sul-Teng
- Extinction Rebellion (XR) Cilacap
- Kubus Film Cilacap
- LBH Surabaya
- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Jaringan Solidaritas Surabaya
- KMPA IGHOPALA (Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam Imam Ghozali Pencinta Alam) Cilacap
- Manifesto Opium Progresif
- Iib sohibul millah
- BPM Politeknik Negeri Cilacap
- Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Airlangga
- BEM Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Airlangga
- Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
- Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Srikandi Pasundan
- Savy Amira WCC
- Jakarta Feminist
- Resister Indonesia
- KABAR BUMI
- WALHI Riau
- Yayasan Suara Minaesa – Sulawesi Utara
- Perkumpulan Selamatkan Sangihe Ikekendage (SSI)
- Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
- Wahana Baca Pasuruan
- Komite Aksi Kamisan Malang
- LPM Kavling10
- Aliansi Suara Rakyat
- Malang Corruption Watch
- Serikat Pekerja Kampus
- WALHI Nusa Tenggara Timur
- WALHI Yogyakarta
- Yayasan Kebaya Yogyakarta
- WALHI Papua
- YAPPIKA
- Asian Human Rights Commission (AHRC)
- Sekolah Anak Muda
- Warga Rumpin
- Paguyuban Keluarga Korban Mei 1998
