Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) periode 2024-2029 pertama kali akan digelar pada Selasa, 12 Desember 2023. Berdasarkan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ajang debat akan diselenggarakan lima kali. Adapun tema debat pertama yakni berkaitan dengan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui secara persis sedalam apa topik yang akan menjadi materi pada debat perdana tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil – yang memiliki perhatian khusus terhadap situasi perlindungan, penghormatan, pemenuhan serta pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Capres – Cawapres terkait isu HAM. Maka dari itu, kami menyusun beberapa catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai materi debat, guna mengukur komitmen setiap pasangan dalam menghadirkan prinsip negara hukum, penghormatan HAM dan perbaikan situasi demokrasi.

Dalam catatan ini, kami menuliskan setidaknya 9 catatan berkaitan HAM untuk dimasukan dalam materi debat Capres – Cawapres antara lain: Pertama, strategi dan metode para Capres-Cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah menjadi beban sejarah; Kedua, peran Presiden dalam sistem Presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia; Ketiga, Peran Presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah institusi keamanan seperti Polri dan TNI yang terus melakukan pelanggaran HAM; Keempat, langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua; Kelima, komitmen Presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses yang akuntabel, transparan dan partisipatif; Keenam, langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya terus memburuk selama era Presiden Jokowi; Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan; Kedelapan, langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik; Kesembilan, komitmen Presiden dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

Harapannya, berbagai catatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam materi debat, sebab catatan di atas sekaligus merupakan upaya KontraS untuk mendesak KPU agar menghadirkan debat yang betul-betul substantif dan berhasil menguji ‘isi kepala’ masing-masing pasangan calon.”  Debat yang kami harapkan pun bukan hanya acara yang sifatnya seremonial belaka dan formalistik, sebab masyarakat memiliki hak untuk disuguhkan tontonan yang berisi kualitas serta kapabilitas dari calon pemimpinnya di masa mendatang. Terlebih salah satu pasangan merupakan anak dari Presiden yang saat ini sedang berkuasa sehingga besar potensinya untuk mendapatkan berbagai keistimewaan dari penyelenggara. Daftar topik tersebut pun kami anggap penting untuk dimasukan dalam materi debat perdana Capres – Cawapres pada 12 Desember 2023, dengan harapan pernyataan dan komitmen para calon dalam menjawab permasalahan ini dapat ditagih ketika mereka berkuasa nantinya.

Narahubung: +62-821-2203-1647 (Rozy Brilian)

klik disini untuk melihat dokumen selengkapnya