Jakarta – Kontras dan sejumlah LSM masih memperjuangkan keadilan untuk para korban kasus pelanggaran HAM. Mereka berharap, PDIP mau mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penuntasan kasus yang sudah lama hampir tak tersentuh itu.

"Kami berharap agenda keadilan adalah yang terpenting untuk mengkritisi pemerintah yang sering tampak tidak hadir dalam masalah HAM di masa lalu dari mulai Aceh sampai ke Papua," kata Koordinator Kontras Harris Azhar.

Hal itu disampaikan Harris usai bertemu dengan jajaran pengurus DPP PDIP di kantor pusat DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2011).

Harris menilai, pemerintah terlihat tidak memperhatikan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi 1955, tragedi 1965, Trisakti 1998, Semanggi I, Semanggi II, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa Aceh hingga Papua. Dengan kedatangan ke DPP PDIP, Harris berharap, PDIP mau mengkritisi sikap pemerintah tersebut.

"Sebagai partai oposisi kami berharap," kata Harris.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto berjanji akan memperhatikan persoalan ini. DPP PDIP akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah agar persoalan ini bisa menjadi prioritas.

"Dan dalam Raker Komisi III DPR, kami akan bertanya kepada Kepolisian dan Jaksa Agung mengenai masalah ini," kata Sidarto.(ken/irw)