Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Densus 88 mengganggu kinerja Polda Sumut dalam penyidikan kasus perampokan Bank CIMB Niaga. Atas nama antiterorisme, Densus 88 melakukan kerja tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

"Jangan sampai Densus malah mengganggu pengusutan kasus CIMB Niaga. Jangan sampai Densus menyabotase kerja Polda dalam mengusut pelaku perampok kriminal atas nama antiterorisme," kata Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid, di Jakarta, Senin (20/9/2010).

Dia menjelaskan, seharusnya Densus 88 berkoordinasi dengan otoritas kepolisian daerah setempat. "Atas perintah siapa Densus 88 tiba-tiba ambil alih kasus perampokan Bank CIMB Niaga. Itu salah kecuali jika bersama dalam operasi gabungan," terangnya.

Terkait tewasnya 3 orang di Tanjung Balai, sesuai hukum perang, tak dibenarkan tindakan yang tidak manusiawi.

"Kontras berharap Kapolri agar memeriksa apakah ada koordinasi dengan otoritas kepolisian daerah setempat. Pastikan adanya akuntabilitas dari Densus. Kematian 3 orang yang ditembak harus dipastikan betul apakah mereka dalam keadaan kontak senjata yang nyata mengancam keselamatan petugas. Tangkap orang harus dengan bukti, ajukan ke pengadilan. Menggerebek harus indahkan prosedur hukum yang sah," bebernya.

(ndr/nrl)