"Ini sindiran kami dari satu tahun kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II-nya," kata Kepala Divisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kontras, Yati Andriani, di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/10/2010).
Sudah 12 tahun berupaya mendorong agar pemerintah menyelesaikan kasus-kasus HAM sesuai janji di awal pemerintahannya, tapi tampaknya Kabinet SBY Lupa daratan.
Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang diharapkan diselesaikan pemerintah yakni kasus Tragedi 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Trisakti 1998, Semanggi I dan II tahun 1998/1999, Pembunuhan Munir 2004.(Er/Yu/At)