PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
17 Mei 2013
Peringatan Tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa Keadilan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). detail
17 Mei 2013
15 tahun Reformasi : Adili Para Jenderal Pelanggar HAM dan Tolak Politisi Bermasalah (POLAH)
Pada 15 tahun yang lalu, pergerakan pemuda, mahasiswa dan rakyat berhasil menumbangkan lambang kediktatoran Orde Baru : Soeharto. Gerakan tersebut juga berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang kemudian disebut sebagai 6 agenda reformasi (penegakan reformasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi TNI/Polri detail
07 Mei 2013
“Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil:
Merespon Putusan MA Amerika Serikat“
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
detail
Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berah HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkapan Kebeneran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata.
This book, entitled A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations in Aceh, is presented by civil society members of the Aceh Coalition for Truth to the central and Aceh goverments, in an efford to remedy the past violence in Aceh during the period of armed conflict.
17 Mei 2013 Mengenang tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa keadilan detail18 Apr 2013 Amnesty International: Bentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh detail18 Apr 2013 Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Keadilan Korban Konflik Aceh detail14 Apr 2013 Besok, Korban HAM Aceh Berkumpul di Banda Aceh detail12 Apr 2013 Haris Azhar: Defending human rights detail
02 Agt 2007 Kronologis penangkapan staf LBH Banda Aceh Pos Langsa oleh Polres Langsa Penangkapan ini bermula ketika pada tanggal 2 Juli 2007 sekitar pukul 23.00 Wib, empat orang anggota LBH Banda Aceh Pos Langsa bermaksud menyebarkan selebaran kepada masyarakat Kota Langsa sehubungan dengan aksi yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 20 >>
08 Jul 2007 Kronologis Pembunuhan 3 Pemilik Tanah yg Dirampas Bumi Flora Pada Tahun 1990, PT. Bumi Flora yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Aparat Koramil, Polsek dan jajaran yang memiliki pengaruh di Desa saat itu, saling bersekongkol dan berkolaborasi untuk membebaskan lahan rakyat yang didalamnya >>
14 Jun 2007 Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh Perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik awal perdamaian Aceh. Sebelumnya, berbagai usaha perdamian lain pernah dicoba dan gagal berjalan untuk kurun waktu yang lama. Perjanjian Helsinki menjadi pijakan perumusan perdamaian Aceh. Sampa >>
14 Jun 2007 Working Paper: A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations in Aceh The Helsinki Peace Accord signed on 15th August 2005 has become a starting point for peace in Aceh. Previous attempts to forge peace were attempted but did not last. The Helsinky Memorandum of Understanding is the foundation for the formulation of peace i >>
