PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
01 Feb 2010
Hentikan Praktek Hukum Cambuk di Aceh
Terkait dengan masih berlangsungnya praktek hukum cambuk di Aceh, KontraS Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan secara sungguh-sunguh instrumen Hak Asasi Manusia tentang larangan penyiksaan termasuk larangan penerapan Corporal Punishment (Hukuman Pidana (Fisik) yang Kejam). detail
29 Jan 2010
Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono: KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM
Dalam mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, KontraS memfokuskan diri pada kinerja Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Kinerja Polri akan dilihat dari sisi pembenahan sistem akuntabilitas Polri, khususnya dalam soal penanganan perkara hukum. Sedangkan kinerja Menkumham akan dilihat dari sisi prioritas program kementerian di bidang penegakan hak asasi manusia. Sementara Kinerja Jaksa Agung dilihat dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan korupsi. detail
27 Jan 2010
Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Keliru TNI dalam Mengadili Mantan Anggota GAM yang telah Memperoleh Amnesti
Bahwa pada tanggal 9 November 1999 Asral (45) sedang bertugas malam di Makoramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan, dijemput oleh dua orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dengan dua unit magazen berisi amunisi, satu buah HT dan sepasang baju loreng TNI. detail
Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berah HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkapan Kebeneran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata.
This book, entitled A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations in Aceh, is presented by civil society members of the Aceh Coalition for Truth to the central and Aceh goverments, in an efford to remedy the past violence in Aceh during the period of armed conflict.
04 Feb 2010 MPU: Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM detail01 Feb 2010 Aceh Diminta Hentikan Hukuman Cambuk detail01 Feb 2010 KontraS Aceh Serukan Penghapusan Cambuk detail01 Feb 2010 Kontras: Hentikan Hukum Cambuk di Aceh detail01 Feb 2010 Pemerintah Aceh Tak Berwenang Hentikan Hukum Cambuk detail
02 Agt 2007 Kronologis penangkapan staf LBH Banda Aceh Pos Langsa oleh Polres Langsa Penangkapan ini bermula ketika pada tanggal 2 Juli 2007 sekitar pukul 23.00 Wib, empat orang anggota LBH Banda Aceh Pos Langsa bermaksud menyebarkan selebaran kepada masyarakat Kota Langsa sehubungan dengan aksi yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 20 >>
08 Jul 2007 Kronologis Pembunuhan 3 Pemilik Tanah yg Dirampas Bumi Flora Pada Tahun 1990, PT. Bumi Flora yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Aparat Koramil, Polsek dan jajaran yang memiliki pengaruh di Desa saat itu, saling bersekongkol dan berkolaborasi untuk membebaskan lahan rakyat yang didalamnya >>
14 Jun 2007 Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh Perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik awal perdamaian Aceh. Sebelumnya, berbagai usaha perdamian lain pernah dicoba dan gagal berjalan untuk kurun waktu yang lama. Perjanjian Helsinki menjadi pijakan perumusan perdamaian Aceh. Sampa >>
14 Jun 2007 Working Paper: A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations in Aceh The Helsinki Peace Accord signed on 15th August 2005 has become a starting point for peace in Aceh. Previous attempts to forge peace were attempted but did not last. The Helsinky Memorandum of Understanding is the foundation for the formulation of peace i >>
29 Jan 2010
