Webinar bertajuk “Menemukan Komisi Kebenaran yang Ideal bagi Indonesia” diadakan pada Kamis, 3 Desember 2020. Diskusi ini melanjutkan seri webinar mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang pernah diadakan sebelumnya.

Komisi Kebenaran dimandatkan untuk mengungkap fakta peristiwa, memberi dukungan untuk memfasilitasi korban dalam proses pencarian fakta, dan membuat rekomendasi kebijakan kepada negara untuk mencegah terulangnya kembali perisitiwa Pelanggaran HAM yang berat. Komisi Kebenaran juga dapat membuka jalan untuk memproses secara hukum atas pelaku yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan merekomendasikannya melalui Pengadilan HAM. Hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya Komisi Kebenaran bukan menyelesaikan kasus dengan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, sifatnya hanya komplementer dengan upaya yudisial.

Sejalan dengan wacana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk membentuk KKR kembali di Indonesia, sebenarnya hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk keseriusan pemerintah, akan tetapi tetap menjadi penting untuk memperbanyak ruang diskursus mengenai ini kepada publik agar dapat menyamakan perspektif dalam konsep, mekanisme, serta secara bersama-sama mengawal implementasinya guna tidak melenceng dari mandat Komisi Kebenaran itu sendiri.