Dalam rangka menyambut Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2021 dan juga datangnya tahun baru 2022 (yang semoga saja akan ada perubahan signifikan dalam isu hak asasi manusia) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin memberikan beberapa catatan penting mengenai isu HAM yang berkembang sepanjang 4 bulan kebelakang dan akan tetap relevan pada 4 bulan mendatang yang dikemas melalui Zine Kwitangologi vol. 7 dengan mengambil tema HAMpers untuk Presiden. KontraS berupaya menyalurkan suara-suara anak muda perihal HAM, demokrasi, dan ide-ide mengenai keadilan. Sebagaimana #Kwitangologi edisi-edisi sebelumnya, #Kwitangologi kali ini juga berisi penggambaran mengenai kondisi HAM di Indonesia selama empat bulan terakhir sekaligus bacaan kondisi HAM dalam empat bulan yang akan datang berdasarkan data dan tren yang diamati oleh KontraS. Ide-ide ini kemudian dibungkus dengan kemasan yang santai dan mudah dibaca dengan harapan agar dapat menjangkau seluruh kalangan, serta untuk menyampaikan pesan bahwa membicarakan hal-hal seperti HAM, demokrasi, dan keadilan tidak melulu harus dilakukan secara kaku dan serius, namun dapat pula dilakukan menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dengan pembawaan yang menyenangkan.

Pembahasan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia akan menjadi highlight awalan pembuka pada penulisan zine kali ini, bagaimana respon pemerintahan dalam bertanggung jawab untuk pemenuhan hak asasi manusia, dan beberapa permasalahan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintahan. Selain permasalahan mengenai pemerintahan, KontraS berupaya mengembalikan memori kita kepada pembahasan mengenai tagar #PercumaLaporPolisi yang akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat sebagai bentuk kritik publik atas kinerja Korps Bhayangkara yang membicarakan mengenai kenihilan hasil dari upaya publik untuk mendapatkan keadilan, baik dari segi pelayanan, pengayoman, dan beberapa permasalahan lain dalam tubuh internal kepolisian. Selain membahas mengenai ramainya tagar #PercumaLaporPolisi, dalam Zine Kwitangologi pada edisi ini, KontraS berupaya mengembalikan memori mengenai isu pengangkatan Panglima TNI yang menimbulkan beberapa permasalahan terkait latar belakang pengangkatan TNI, kemudian pelaksanaan Fit and Proper test yang tidak terlihat proper dan upaya pengembalian Orde Baru yang dilakukan oleh KSAD baru. Kami juga melihat bagaimana salah satu anggota pemerintahan yang banyak sekali memegang peran penting dalam jalannya pemerintahan. Selanjutnya, KontraS juga berusaha untuk meng-highlight isu terkait Papua, pelanggaran HAM berat masa lalu, dan permasalahan internasional yang menjadi perhatian kami.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa sejatinya kondisi HAM dan Demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan. Bersamaan dengan itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat sipil yang kokoh agar dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pemerintah baik dengan pengawasan maupun menyuarakan aspirasinya. #Kwitangologi merupakan langkah kecil KontraS menuju cita-cita bersama tersebut, dengan berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil terhadap kondisi HAM Indonesia, dengan harapan akan berlanjut dengan aksi-aksi konkret lainnya untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih humanis.

Fatia Maulidiyanti
Koordinator KontraS

klik disini untuk melihat zine vol.7 selengkapnya