Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014, yang berakibat pada hilangnya nyawa empat orang pekerja dikarenakan tewas tertembak, 23 orang lainnya terluka parah, dan 10 orang lainnya ditahan (termasuk diantaranya seorang aktivis kemanusiaan, Am Sam Ath), serta pelanggaran terhadap kebebasan pers dan akses informasi dengan melarang peliputan oleh jurnalis dalam aksi protes yang digelar di Phnom Penh. Sikap represif Pemerintah Kamboja telah secara jelas mencederai Piagam ASEAN untuk mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN.

Kami menyayangkan tindakan angkatan bersenjata Kamboja yang telah diluar batas kemanusiaan dalam menghadapi demonstran yang terdiri dari kaum pekerja dan oposisi tersebut. Di satu sisi, kelompok pekerja meminta kenaikan upah, disisi lain kelompok oposisi mendesak pemerintah untuk melakukan kembali pemilihan umum yang adil sebagai syarat negara demokrasi yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Kami menilai dua desakan dari dua kelompok demonstran tersebut sebagai sebuah permintaan yang wajar bagi sebuah negera yang telah mengadopsi konstitusi demokrasi semenjak tahun 1993, namun dalam implementasinya menihilkan kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat sipil oleh Pemerintahannya sendiri karena adanya mekanisme kontrol yang sangat kuat dari pemerintah sehingga lebih layak disebut sebagai Negara semi-otoritarian daripada negara demokrasi.
Kami meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk turut ikut serta mendukung proses demokratisasi di Kamboja yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan tekanan politik (political pressure) maupun cara alternatif melalui instrumen diplomasi yang dibangun diantara kedua negara yang telah terjalin baik dan terhubung melalui organisasi kawasan regional ASEAN.

Instrumen diplomasi dan dialog politik penting untuk menjadi inisiatif dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengawal proses demokrasi Kamboja menjadi lebih baik lagi. Terutama karena semakin dekatnya proses integrasi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2015, yang mensyaratkan kestabilan politik, ekonomi dan pemajuan HAM diantara negara-negara anggota agar terciptanya integrasi kawasan ASEAN yang stabil sesuai dengan cita-cita bersama. Terlebih, Indonesia terlibat aktif dalam Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI) dan  juga dalam IPCDEC (International Parliamentary Committee for Democratic Elections in Cambodia) yang bertujuan mendorong reformasi sistem pemilu Kamboja.

Dalam menyikapi permasalahan dan kondisi HAM yang semakin memburuk akibat dari perilaku represif dari angkatan bersenjata Kamboja, kami mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meminta Pemerintah Kamboja hal-hal dibawah ini, diantaranya:

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berperan aktif dalam pemajuan situasi HAM dan demokrasi yang terus memburuk di Kamboja, menimbang bahwa Indonesia memiliki posisi yang strategis dan aktif di kawasan regional ASEAN maupun secara Internasional.

Jakarta, 6 Januari 2014

Haris Azhar
Koordinator Eksekutif KontraS

Said Iqbal
Presiden KSPI