Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Komnas HAM untuk segera melaporkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum terhadap pimpinan KPK priode 2011 2015, khususnya terkait dengan proses penangkapan sewenang wenang terhadap Sdr. Bambang Widjajanto. detail
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Indonesian Corruption Watch [ICW] meminta Kadiv. Propam Mabes Polri agar segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait penangkapan sewenang-wenang terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagaimana yang telah kami laporkan berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tanggal 18 Februari 2015. detail
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam terjadinya pembubaran secara paksa acara temu korban 65/66 sekaligus perayaan ulang tahun ke-15 YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) Sumatera Barat pada hari Minggu, 22 Februari 2015, sekitar pukul 10:30 WIB. detail
Submission To the United Nation High Commissioner for Human Rights (HE. Navanethem Pillay) [unduh]
Media advisory penghilangan paksa 1997-1998 di PBB [unduh]
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia Haris Azhar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama s...>>Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat Haris Azhar SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub y...>>Warning of a dying democracy Farah Fathurrahmi and Rei Firdha Amalia At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disap...>>MARGINALISASI HAK EKOSOB
KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API HARIS AZHAR Mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, bahwa komite Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob) di persikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada akhir April 2014 mengadakan sidang evaluasi atas...>>
27 Agt 2013 Sumber: KOMPASIANA.COM Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! detail26 Agt 2013 Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI detail23 Agt 2013 Sumber: KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA detail22 Agt 2013 Sumber: ACEHONLINE.INFO Bahas Konflik Mesir, Menlu RI akan Temui Presiden DK PBB detail15 Agt 2013 Sumber: KOMPAS.COM Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan detail15 Agt 2013 Sumber: NEWS.OKEZONE.COM KontraS Sebut Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi detail
04 Feb 2015
Diskusi Publik
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Kalla
Genap sudah 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Kalla. Kontras sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang turut mengawal pemerintahan Jokowi-Kalla, utamanya dalam isu tentang hak asasi manusia, mengadakan diskusi publik bertema 100 Pemerintahan Jokowi-Kalla pada 3 Februari 2015. Diskusi ini dilakukan sebagai upaya reflektif dan evaluatif, untuk melihat sejauh mana Jokowi memenuhi janji kampanyenya, utamanya dalam bidang HAM dan penegakan hukum. Diskusi umum yang diadakan di sebuah kafe di daerah Cikini, Jakarta Pusat ini, menghadirkan pembicara Komisaris Jenderal (Pol) Oegroseno, Mantan Wakapolri sekaligus anggota Tim 9 yang dibentuk Jokowi untuk mendalami kasus KPK vs Polri, serta Romo Benny Susetyo, aktivis pendiri Setara Institute dengan moderator dari Kepala Biro Riset KontraS, Puri Kencana Putri. detail
