PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
30147397

Untitled Document
PETISI ONLINE

DUKUNG PETISI LAINNYA:
Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan tahun 2007
  MANIFESTO KEADILAN

PETISI KOALISI MASYARAKAT SIPIL

“MENDORONG RUU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SESUAI PRINSIP-PRINSIP HAK PUBLIK ATAS INFORMASI”

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) dirumuskan sebagai langkah pemenuhan hak-hak asasi manusia, perwujudan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kerja keras DPR dan Pemerintah perlu mendapatkan apresasi, karena saat ini RUU KIP hampir selesai pembahasannya.

Namun demikian ada beberapa materi yang terkandung dalam RUU KIP yang masih bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip hak publik atas informasi antara lain: 1) masih adanya ketentuan sanksi bagi pengguna informasi yang menyalahgunakan; 2) masih adanya ketentuan yang mewajibkan peminta informasi menggunakan alasan; 3) tidak dimasukkannya BUMN sebagai badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan informasi publik; 4) Ketidakmandirian Komisi Informasi.

Jika ke empat hal di atas tidak segera diperbaiki sebelum RUU KIP disahkan maka kami mengkhawatirkan UU ini nantinya tidak dapat menjamin hak publik atas informasi. Ketentuan sanksi menyebabkan terjadinya kriminalisasi atas pengguna informasi. Kewajiban menyertakan alasan dalam permintaan informasi akan mempersulit publik informasi dari badan publik. Tidak dimasukkannya BUMN sebagai badan publik berakibat rendahnya kontrol publik atas penyelenggaraan atas perekonomian nasional yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Ketidakmandirian Komisi Informasi akan mengancam jaminan hak untuk memperoleh informasi publik.
 
Oleh karena itu kami menuntut Pemerintah dan DPR untuk:

1. menghapuskan pasal yang memuat ketentuan sanksi bagi pengguna informasi yang menyalahgunakan informasi
2. menghapuskan ketentuan yang mewajibkan peminta informasi menggunakan alasan
3. memasukkan BUMN sebagai badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan informasi
4. menghilangkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur soal petunjuk pelaksanaan Komisi Informasi.

Kami menyatakan dukungan atas upaya-upaya untuk mewujudkan dipenuhinya tuntutan di atas untuk menjamin hak atas informasi publik.

Informasi lebih lanjut hubungi kami melalui:
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
Kontak Person: Ahmad Faisol, Telp:021-32388136, email: petisi_ruukip@yahoo.com





BERIKAN DUKUNGAN ANDA DENGAN MENGISI FORM DIBAWAH INI
Kami mencatat IP anda : 54.237.99.131
Host Anda : ec2-54-237-99-131.compute-1.amazonaws.com

*Semua kolom identitas harap diisi
 Nama / Name
 Umur / Age
 Email
 Kota / Town
 Alamat / Addres
   
 
   

Telah didukung 116 Orang :


Gracelia Mayaut - Surabaya - gracelia.mayaut@misspha.org
Abdul Aziz - Malang - oomaziz@yahoo.com
Nasrul Iswadi - Makassar - nasruliswadie@yahoo.co.id
Ida Nasim MH - DKI JAKARTA - merpatimerah@hotmail.com
M. Iqbal, M.Si. - Depok - cakiqbal4u2@yahoo.com
Sakti Soediro - BALI - saktisoe@gmail.com
Boy Abdaz - Banda Aceh - boyabdaz@yahoo.com
aroel - langsa - www.chaeroelroel@yahoo.co.id
Rasyid Rasiki - Bau-Bau - prima-ngo@telkom.net
R. Arif Nur Fikri - Jakarta Pusat - www.ariefbangzd@yahoo.com
Achyar Rasyidi - Banda Aceh - achyarrasyidi@yahoo.com
lembaga teknologi mahasiswa islam cabang makassar - makassar - ltmi_botlem39@yahoo.co.id
amran amier - Palu - amran_amier@yahoo.com
Lembaga Pers Mahasiswa Islam - makassar - mks.lapmi@yahoo.co.id
Hayatullah Khumaini - Bireuen, NAD Indonesia - lembaga_adab@yahoo.com.au

     

 
DATA MONITORING
BUKU

BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES

[download]
Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin

PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM