PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
46287865

  • Siaran Pers
 
21 Mei 2015
[dilihat 201 kali]
17 Tahun Reformasi Tanpa Keadilan dan Kepastian Hukum; Uji Materil atas Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Impunitas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rentetan pemerintahan dalam 17 tahun teakhir telah gagal memberikan kepastian hukum kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Negara belum menunjukkan komitmennya, dalam mengisi 17 tahun masa transisi keadilan, dengan agenda-agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dijanjikan dalam TAP MPR, UUD dan Berbagai UU.   detail

21 Mei 2015
[dilihat 171 kali]
Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

(KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.  detail

18 Mei 2015
[dilihat 190 kali]
Perihal : Mengecam Sikap Pemerintah yang Tidak Mengindahkan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.
KomisiUntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan sikap Jenderal TNI Moeldoko dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, serta KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsidan Pencari Suaka Rohingya dan Bangladesh sejumlah kurang lebih 582 orang yang terdampar di Aceh pada minggu ke-2 Mei 2015.   detail

 
  • Data
  • Opini
  • Briefing Paper : Menggugat Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng [unduh]
  • DEATH PENALTY LOG IN INDONESIA
    UPDATED 2015 [unduh]
  • Paper Kondisi Pembela HAM di Indonesia [unduh]
  • Catatan Akhir Tahun KontraS, 2013 Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit; Kedepan, Hak Asasi Manusia Dipolitisir tanpa Makna [unduh]
  • TNI diujung Titik Balik - Laporan KontraS soal TNI 2013 [unduh]
  • Laporan KontraS soal Pengunaan Senjata Api yang di Gunakan dalam Kekerasan, 2011-2013 [unduh]
  • Catatan Evaluasi Komite HAM PBB atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik di Indonesia 14 Juli 2013 [unduh]
  • Laporan Keadaan Pengungsian Warga Syi'ah Sampang di Rusunawa Jemundo, Sidoarjo - udate: 9 Juli 2013 [unduh]
  • Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013 [unduh]
  • Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik Papua [unduh]
  • Pendapat Hukum KontraS Surabaya mengenai Waduk Sepat [unduh]
  • Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang 2012 [unduh]
  • Laporan Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta [Indonesia - English]
  • Laporan Kondisi HAM di Indonesia 2012 [unduh]
  • Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri [unduh]
  • Surat Penghargaan Emilio F Mignone 2012 [unduh]
  • Submission To the United Nation High Commissioner for Human Rights (HE. Navanethem Pillay) [unduh]
  • Media advisory penghilangan paksa 1997-1998 di PBB [unduh]
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Haris Azhar
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama s...>>
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Haris Azhar
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub y...>>
Warning of a dying democracy
Farah Fathurrahmi and Rei Firdha Amalia
At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disap...>>
MARGINALISASI HAK EKOSOB KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API
HARIS AZHAR
Mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, bahwa komite Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob) di persikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada akhir April 2014 mengadakan sidang evaluasi atas...>>
  • Dalam Berita
  • Kegiatan
  27 Agt 2013
Sumber: KOMPASIANA.COM
Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! detail
26 Agt 2013
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM
Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI detail
23 Agt 2013
Sumber:
KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA detail
22 Agt 2013
Sumber: ACEHONLINE.INFO
Bahas Konflik Mesir, Menlu RI akan Temui Presiden DK PBB detail
15 Agt 2013
Sumber: KOMPAS.COM
Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan  detail
15 Agt 2013
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM
KontraS Sebut Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi detail
 
 
06 Apr 2015
Diskusi "Penyebaran Kebencian & Toleransi Beragama di Indonesia" dan Peluncuran Majalah KBB "Potret Buram Kebebasan Beragama & Berkeyakinan"

Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia cukup memprihatinkan dengan maraknya ujaran kebencian/hate speech yang memancing tindakan kekerasan hingga berujung kematian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kemudian mencatat pelanggaran HAM dalam isu KBB dimana pada tahun 2013 sebanyak 66 kasus dan meningkat di tahun 2014 sebanyak 92 kasus.  detail
 
  • Petisi Online
   
  • Buku Tamu
 
Selamat datang di situs kami,
silahkan mengisi buku tamu

Telah diisi 102 kali
[Klik disini]

 
  • Link
 
PUBLIK DATABASE

BUKU

Catatan HAM dimasa Pemerintahan SBY[2004-2014]

[download]
Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin

Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik Papua
[Download]


[ Index Buletin lengkap]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM