PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9840946

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 2802 kali ]

SIARAN PERS
No. 01/SP-Kontras/I/03

Tentang  

Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI

Kemarin Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berencana untuk membentuk Tim Koneksitas untuk menangani kasus penembakan di Timika, Papua beberapa bulan lalu. Rencana pembentukan ini berkaitan dengan adanya dugaan bahwa aparat Kopassus terlibat dalam kasus penembakan tersebut.

Terhadap rencana ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang bahwa :

Pertama , kewenangan terhadap penyelidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri seharusnya hanya berada dalam wewenang Kepolisian. Artinya, tidak boleh ada unsur-unsur di luar Kepolisian. Terhadap adanya dugaan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur pelanggaran HAM maka sesuai dengan undang-undang Komnas HAM mendapat wewenang untuk turut melakukan penyelidikan.

Kedua , adanya upaya dari Puspom TNI untuk mengintervensi penyelidikan Kepolisian tentu mengundang berbagai pertanyaan, terutama karena selam ini Mabes TNI dan Kopassus sendiri menolak adanya dugaan keterlibatan TNI dalam hal ini Kopassus dalam kasus Timika. Pelibatan diri ini secara eksplisit merupakan pengakuan bahwa aparat TNI memang terlibat dan mereka tengah melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan aparatnya sebagaimana pernah diungkap oleh Kepolisian Daerah Papua dan kelompok pekerja HAM Papua.

Ketiga , upaya membangun penyelidikan koneksitas oleh TNI merupakan sebuah langkah untuk membangun mekanisme impunitas guna melindungi institusi TNI dari tuntutan hukum. Penyelidikan koneksitas ini adalah bentuk-bentuk upaya untuk sekedar menjangkau para pelaku lapangan dan memutus mata rantaikomando operasi dalam kasus Timika.

Keempat , penyelidikan koneksitas ini juga merupakan bentuk-bentuk pengkebirian terhadap kerja-kerja polisionil yang seharusnya independen, fair dan dapat mengajukan para pelaku dan motifnya siapa pun dan apa pun bentuknya. TNI yang menyadari bahwa ini merupakan ancaman dengan gelap mata mengambil alih kontrol terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Dan, Kelima , TNI pernah memiliki pengalaman bahwa untuk kasus yang terlanjur teridentifikasi dan sulit untuk disembunyikan atau tidak dapat dijalankan proses hukumnya, maka mekanisme koneksitas adalah mekanisme yang sangat efektif, seperti dalam kasus pembunuhan Tengku Bantaqiyah beberapa tahun lalu. Apalagi dengan adanya tekanan masyarakat internasional, mau tidak mau TNI memang harus memperhitungkan langkah yang akan diambilnya.

Dengan demikian, maka Kontras menyimpulkan bahwa kita tengah dipertontonkan kembali sebuah drama penyelidikan yang sesungguhnya tidak didasarkan pada semangat supremasi hukum, namun hanya merupakan upaya untuk mengamputasi proses penegakan hukum terhadap para tersangka yang telah diajukan oleh Kepolisian sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Semua ini juga menunjukan betapa TNI secara institusional yang notabene telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan pengecut berusaha untuk menghindari proses hukum yang seharusnya ditanggung sebagai konsekuensi.

Oleh sebab itu Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan :

  1. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk menolak adanya penyelidikan koneksitas dan melanjutkan proses penyelidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara. Apabila ditemukan indikasi adanya pelanggaran HAM berdasarkan Undang-undang HAM dan Pengadilan HAM, maka aparat Kepolisian dengan terbuka harus memberikan pernyataan kepada publik dan selanjutnya Komnas HAM dapat menindaklajuti penyelidikan terhadap kasus tersebut.
  2. Meminta kepada pemerintah untuk tidak main-main dan membiarkan rekayasa pengungkapan fakta dan proses penagakan hukum di negeri ini. Kita tidak ingin pemerintah berdiam diri dalam rangka menghindari tanggungjawab terhadap kasus ini. Dalam hal ini negara harus mengambil sikap yang jelas dan menunjukan concern-nya terhadap pengungkapan kasus dan penegakan hukumnya.
  3. Meminta kepada TNI secara institusional untuk menghentikan berbagai tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan, baik terhadap kasus yang tengah dalam proses penyelidikan atau kasus-kasus yang nyata-nyata melibatkan TNI melalui aparatnya.
  4. Mendesak berbagai elemen masyarakat sipil untuk terus melakukan tekanan hingga terungkapnya fakta kasus Timika demi berlangsungnya proses hukum adil dan fair.

Jakarta, 9 Januari

Presidium Koordinatoriat Badan Pekerja
Badan Pekerja Kontras Jakarta Kontras Papua
   
Ori Rahman Pieter Ell
Koordinator Koordinator


 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.242.18.190
Komentar
email
 
 
   
Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM