PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10523212

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1310 kali ]

PERILAKU “OVER ACTING” SATPOL PP, SIPIR & POLISI

Kami mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menghentikan perlakuan sadis dari aparat Polisi, Sipir dan Satpol Pamong Praja terhadap warga sipil biasa. Belakangan ini, perilaku aparat yang dalam menangani berbagai kasus semakin mengkhawatirkan.

Dalam beberapa hari terakhir saja, Kontras mendapatkan laporan dan pengaduan dari masyarakat di Garut, Bekasi, Ciledug dan Yogyakarta tentang perlakuan yang menyakitkan dari aparat polisi, Satpol PP dan sipir penjara. Korban pada umumnya dituduh melakukan kesalahan, melanggar hukum, dan melawan aparat.

1. Perilaku Sipir penjara terhadap kasus Rudi Sebastian (38). Pada 21 Maret 2006 Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan pidana 1 tahun dan denda Rp. 500.000 pada Rudy Sebastian terkait penempatan rumah tanpa izin yang dilaporkan pemilik rumah Agus Susanto.  Lalu pada 16 Agustus 2006, Petugas Kejaksaan Garut mengeksekusi putusan dan menyerahkan Rudy ke Lapas Garut. Di Lapas, Petugas mengeroyok Rudy Sebastian. Petugas memasukkannya ke kamar 14 tempat ia dipukuli oleh sesama Napi atas suruhan petugas bernama Ahmad Syarif, Nana, Catur dan Oki. Akibat perlakuan itu, Rudy mengalami luka memar di sekujur tubuh, mata kanan buta akibat syaraf retina rusak, mata kiri bengkak luka parah, dada sesak akibat di tendang petugas, pada leher dan telapak tangan terdapat luka bekas tusukan paku, 2 jari tangan kiri patah, kepala bengkak akibat dihantam benda tumpul, kaki bengkak akibat dihantam dengan batu. Kepala Lapas juga mengancam keluarga Rudy untuk tidak melaporkan ke polisi, jika tidak keselamatan Rudy sebastian menjadi tidak terjamin.

Rudy Sebastian, baru mendapat pengobatan seadanya setelah istri korban memberanikan diri melapor ke Polres Garut. Akses keluarga terhadap Rudi Sebastian juga dibatasi oleh Kepala Lapas Garut. Untuk terpidana lain, jam besuk diberlakukan sepanjang hari kerja dan jam besuk, tapi untuk Rudy Sebastian, hanya diperbolehkan hari Selasa dan Minggu.

2. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap enam orang pemuda yang dituduh melawan petugas pada 17 september 2006 di Polres Sleman. Keenam orang itu, masing-masing Hekeng Abi (dari dusun Tanjungtirto), Agung (dari dusun Kaliajir), Agus (dari dusun kaliajir), Agus (dari dusun Kali bening), Sunu (dari dusun Kaliajir) dan Kothes (dari dusun  Kaliajir). Dua diantaranya dipukuli hingga babak belur. Sampai hari ini akses keluarga untuk menjenguk enam orang yang ditahan tidak diberikan, dengan alasan ‘masih dalam proses penyelidikan’.

3. Hendra Giantoro dan Penthil dipukul, disundut dengan rokok ,  ditelanjangi dan kemaluannya disetrum oleh 5 orang aparat kepolisian Ciledug (Bripka Joko, Bripka Andreas, Bripka Supri, Bripka Badri dan Bripka Sagala di hadapan Kasatreskrim Polsek Cileduk Iptu Krismi Widodo). Hendra yang seorang informan polisi dituduh melakukan perampokan juragan beras di kawasan Ciledug. Selama 3 jam proses introgasi, mata korban di lakban dan tangan di borgol. Karena tidak terbukti tuduhan yang ajukan ke Hendra, akhirnya korban di lepas.

4. Penahanan atas Kurniawan di Polsek Jati Asih, 8 September 2006. Kurniawan dipaksa mengaku mencuri motor oleh Brigadir BN dan Brigadir Satu Y dengan cara diinjak, disundut rokok dan diancam dibunuh. Akibatnya terdapat luka dan memar pada punggung, lengan dan paha korban. Ia ditahan selama satu malam dan dilepaskan karena polisi tidak menemukan bukti. Saat sedang menjaga di kolam renang Puri Gading, dua orang laki-laki (Brigadir BN dan Brigadir Satu Y aparat Polsek Jati Asih) dengan mobil Carry warna hijau menangkap Kurniawan, menanyakan seseorang bernama Iwan. Ketika ia akan dibawa ke mobil tahanan, aparat memintanya lari. Tetapi ia menolak karena khawatir akan ditembak.

5. Sugiharti (31) Joki three in one. Pada 5 September 2006, saat sedang melakukan pekerjaan sebagai joki di Jl. Imam Bonjol Menteng, ia diberitahu kawan-kawannya bahwa suaminya, Sugiyanto (30) ditangkap petugas Trantib dan Linmas di Taman Surapati. Ia berusaha mencari suaminya. Di depan tanah kosong depan KPU, ia dan anaknya Susan (3) beserta 8 orang joki lainnya ditangkap dan dibawa oleh mobil patroli keliling oleh enam orang anggota petugas Satpol PP. Sugiharti  dan 8 orang joki lainnya dibawa ke Kecamatan Menteng. Ia dibentak dan dipaksa mengakui keberadaan suaminya, sambil diancam akan ”dihabisi” jika suaminya tertangkap. Ia juga melihat para joki itu dipukuli dan diinjak-injak. Bersama 8 orang joki lainnya, ia digunduli secara paksa. Setelah itu, ia dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya Jakarta Barat dan ditahan disana selama 8 hari. Ia dikeluarkan setelah didampingi oleh LBH Jakarta.
 
Kasus-kasus diatas memperlihatkan kepada masyarakat bahwa di kalangan pemerintah-penegak hukum masih banyak yang menghina martabat, dan hak asasi manusia. Masih banyak yang tidak melaksanakan hukum secara adil dan berperikemanusiaan.

Komentar pejabat jajaran Pemda bahwa kasus penggundulan Sugiharti terjadi akibat Sugiharti pernah ditangkap namun berbuat lagi (joki), adalah logika yang picik. Pemda DKI harus melihat sulitnya lapangan pekerjaan, dan buruknya alat transportasi publik sebagai masalah utama. Bukan justru menangkap joki yang miskin, dan melepas pengendara mobil yang kaya.

Penyiksaan atau perlakuan kejam untuk tujuan memperoleh informasi / pengakuan seperti pada kasus polisi terhadap informan sama sekali tidak efektif. Sebab pemaksaan seseorang mengakui sesuatu yang tidak diketahuinya justru melahirkan informasi keliru. melanggar HAM. Perlakuan itu juga merupakan pelanggaran berat HAM.

Negara wajib memberi kesempatan bagi siapapun yang dituduh berbuat salah, mengemukakan sikap/pendapat guna pembelaan dirinya, termasuk akses bantuan hukum. Perlakuan atas Sugiharti dan kasus-kasus diatas amat memalukan, menyakitkan, dan merendahkan martabat.

Kami mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menindak aparat Kepolisian, Satpol PP, dan Lapas yang bermoral rendah, bermental ‘asal atasan senang’, gila pangkat, korup dan tidak becus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Jakarta, 21 September 2006
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

 

Abusaid Pelu                                               Usman Hamid
Kepala Divisi Pembelaan Hukum               Koordinator



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.83.141.145
Komentar
email
 
 
   
PERILAKU "OVER ACTING" SATPOL PP, SIPIR & POLISI
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM