PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12986236

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1938 kali ]

Bencana Tsunami Keadilan

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.

Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.

Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.

2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.

3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.
Jakarta, 4 Nopember 2009

Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.81.76.147
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM