PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
29522137

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3309 kali ]

Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN


Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyambut baik pendirian Komisi HAM antar pemerintahan ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) pada 23 Oktober 2009 di Cha Am Thailand. Kehadiran Komisi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendirikan komisi HAM dalam organisasi ASEAN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. Rafendi Djamin sebagai anggota Komisi perwakilan Indonesia.

Dalam Kerangka Acuan (Term of Reference) komisi ini memiliki 14 fungsi dan mandat kerja. Semua fungsi dan mandat kerja tersebut diantaranya berupa; meningkatkan kepedulian HAM di ASEAN, melakukan asistensi ke negara-negara anggota HAM ASEAN dalam promosi dan proteksi HAM, meminta negara anggota membuat laporan tahunan tentang kondisi HAM dinegara masing-masing.

Menariknya komisi ini juga dimintakan untuk membuat deklarasi HAM ASEAN. Hal ini menandakan bahwa komisi ini didirikan tanpa komitmen terbuka (Deklarasi) atas hak asasi manusia.

Lebih jauh, dalam kerangka acuan komisi ini juga memiliki kelemahan, pertama, tidak memiliki fungsi proteksi HAM yang jelas, seperti tidak dinyatakan secara tegas bahwa komisi boleh melakukan kunjungan investigatif atas dugaan pelanggaran HAM di negara anggota ASEAN. Kedua, komisi ini memiliki krisis independensi dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dikarenakan komisi ini hanya sebagai badan konsultatif dan melaporkan kerjanya ke forum rapat para menteri luar negeri ASEAN. Bahkan pengambilan keputusan harus didasari oleh prinsip konsultasi dan kesepakatan. Bukan atas dasar kebutuhan dan standarisasi prinsip dan hukum HAM international.

Kami memandang  dan berharap bahwa ASEAN bisa lebih jauh berperan dalam merespon situasi-situasi (pelanggaran) HAM dinegara-negara asia tenggara, yang secara umum berada dalam kondisi yang cukup prihatin. Selayaknya pendirian Komisi HAM ASEAN ini merupakan terobosan atas usaha penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Asia Tenggara. Bagi Indonesia Komisi ini harus kontributif bagi kebuntuan; penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM dimasa lalu; ketiadaan akses masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial; ketiadaan perlindungan hak-hak masyarkat adat, buruh migran, perempuan dan anak; dsb.

 

Jakarta, 9 November 2009

KontraS-HRWG-IKOHI



 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :Majda El Muhtaj Tanggal: 10 Nov 2009
EKSPEKTASI �SETENGAH HATI� PADA KOMISI HAM ASEAN

Majda El Muhtaj Kepala Pusat Studi HAM Unimed Penulis Buku Hak Asas Manusia dalam

Konstitusi Indonesia (Jakarta, 2005) Dan Dimensi-Dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jakarta, 2008)

KTT Asean ke-15 di Thailand sudah berakhir. Salah satu hasil KTT terpenting adalah diadopsinya kerangka kerja Komisi Antarpemerintah Asean tentang HAM (Asean Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) dalam sebuah deklarasi bernama Deklarasi Cha-am Hua Hin pada 23 Oktober lalu. AICHR beranggoatakan sepuluh orang dari sepuluh negara anggota Asean. Rafendi Djamin adalah wakil Indonesia yang duduk di AICHR. Keanggotaan mereka selama tiga tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode selanjutnya.

Ada optimisme yang muncul dari terbentuknya AICHR. Namun, masih banyak kalangan yang menyayangkan otoritas kelembagaan AICHR yang minim, elitis dan birokratis. Sesuai dengan mandat Pasal 14 Piagam Asean, kelembagaan HAM harus terbentuk dan pembentukannya ditetapkan melalui Sidang para Menlu Asean. Dalam proses perumusannya ditetapkanlah nama lembaga itu yakni AICHR. Untuk menjalankan kelembagaan itu, maka dirumuskan kerangka kerja (term of reference) oleh sebuah tim bernama high level panel (HLP) dari seluruh anggota Asean. Draf kerangka kerja kemudian disepakati pada Sidang ke-42 para Menlu Asean di Thailand, 20 Juli lalu.

AICHR merupakan lembaga baru di bawah Sekretariat Jenderal Asean. Ditegaskan pula AICHR adalah badan antarpemerintah dan bagian integral dari struktur keorganisasian Asean. AICHR adalah badan konsultatif. Ada empat belas poin yang menjadi mandat dan fungsi AICHR, yang pada pokoknya meliputi promosi dan proteksi HAM; melakukan langkah kooperatif, dialogis, informatif dan konsultatif; melaksanakan kajian tematik, menyiapkan laporan tahunan serta mendapatkan mandat dan tugas lain berdasarkan hasil pertemuan para Menlu Asean.

Disayangkan, AICHR tidak memiliki mandat investigatif dan koersif. Ketiadaan mandat ini memberi keyakinan tentang kelemahan fundamental AICHR. Pelanggaran HAM d kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. AICHR terikat dengan norma dan standar organisasi tradisional Asean yang lebih menekankan Asean Way, yakni konsensus, kedaulatan negara dan non intervensi. Ada beberapa ambivalensi pada kerangka kerja AICHR.

Pertama, sekalipun ditegaskan tujuan AICHR menjunjung tinggi standar HAM internasional dalam DUHAM PBB 1948, Deklarasi Wina 1993 dan instrumen HAM internasional, namun AICHR harus patuh pada prinsip pokok Asean, non intervensi dan kedaulatan negara. Bagaimana mungkin mekanisme HAM internasional sebagai konsekuensi logis dari treaty bodies mechanism mampu dijalankan jika dalam ranah aplikatifnya AICHR masih tunduk pada paradigma Asean Way?

Kedua, secara kelembagaan AICHR merupakan badan konsultatif (The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organisational structure. It is a consultative body). Hal ini dipertegas kembali pada empat belas mandat dan fungsi AICHR. Memang, kerangka kerja konsultatif membutuhkan penjabaran, namun dapat dipahami bahwa upaya konsultasi menyadarkan kita tentang jerat amputatif terhadap AICHR untuk menemukan fakta terhadap pelanggaran HAM di kawasan Asean. Mungkinkah konsultasi dan dialog muncul tanpa dibarengi upaya serius menemukan fakta kebenaran terhadap sebuah pelanggaran HAM?

Ketiga, salah satu mandat AICHR adalah mengembangkan Deklarasi HAM Asean (Asean Human Rights Declaration) dalam pemantapan kerangka kerja terhadap kerjasama HAM (human rights cooperation). Patokan harmonisasi harus sejalan dengan berbagai konvensi Asean yang berkaitan dengan HAM. Bentukan deklaratif ini akan mengalami hambatan serius ketika sokongan terhadap perluasan mandat AICHR dirasakan �mengganggu� ketertiban politik di kawasan Asean.

Keempat, AICHR tunduk pada kerangka kerja yang ditetapkan dalam Sidang para Menlu Asean, termasuk pelaporan tahunan segala aktivitas AICHR. Hal ini menyiratkan pontensi intervensi pemerintah di kawasan Asean terhadap masa depan, imparsialitas dan netralitas kerja-kerja AICHR. Bahkan Angka 6.5 kerangka kerja AICHR menyatakan When necessary, the ASEAN Foreign Ministers may instruct the AICHR to meet. Birokratisasi ini akan menjerat AICHR untuk bekerja optimal. Bukan tidak mungkin, kepentingan politik negara mendominasi penjaringan dan penetapan wakil AICHR dari masing-masing negara Asean.

AICHR sungguh merupakan sejarah bagi Asean. Sayangnya, upaya pemandulan gerak dan kiprahnya begitu santer. Hemat saya, inlah konsekuensi logis dari proses keadaban yang dibangun selama 42 tahun usia Asean. Nilai-nilai Asia (Asean vales) mengalami tantangan berat ketika AICHR hanya mampu dilahirkan dengan �setengah hati.� Michelle Stags Kelsall dalam tulisannya merangkum akhir kisah AICHR dengan ungkapan AICHR; Toothless Tiger or Tentative First Step (API, No. 90, September 2009). Beliau mengatakan, Disappointingly, the terms of reference (TOR) for the Intergovernmental Commission on Human Rights mandate that it focus predominantly on the promotion of human rights, and limits its role to an advisory body for the ASEAN Secretariat and member states, rather than giving the commission independent enforcement powers.

AICHR mesti melakukan langkah cepat, reformatif dan konstruktif dalam membekali capaian-capaian HAM di kawasan Asean. Relasi fungsional dan kontributif dengan masyarakat sipil dan berbagai kelembagaan internasional dan regional akan menopang capaian-capaian tersebut. Kesadaran akan pentingnya AICHR bagi komunitas Asean akan terlihat dari sejauhmana pemerintah dan rakyat Asean memanfaatkan AICHR. Dibutuhkan sosialisasi dan diseminasi yang luas tentang arti penting kelembagaan ini. Dengan itulah, AICHR akan penuh percaya diri dalam kerja-kerja HAM di kawasan Asean.

Hemat saya, hal itu relevan dengan pernyataan Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Thailand, ketika menyampaikan Pidato Sambutan lahirnya AICHR, For ASEAN, the issue of human rights is not about condemnation, but about awareness, empowerment and improvement �Although AICHR is an intergovernmental body, we should all feel a sense of ownership in this new entity.� Semoga Bermanfaat



 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.237.98.229
Komentar
email
 
 
   
DATA MONITORING
BUKU

BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES

[download]
Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin

PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM