Februari 15, 2018

UU MD3 Membungkam Kritik Masyarakat

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “UU MD3 Membungkam Kritik Masyarakat” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini mengesahkan RUU Perubahan atas UU MD3. UU yang baru […]
Februari 12, 2018

Penyerangan dan Persekusi Ancaman Serius di Tahun Politik

Peristiwa  penyerangan di terhadap umat Katolik yang tengah melakukan ibadah di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman – Yogyakarta kembali mengoyak keprihatinan kita terhadap kebebasan beragama dan […]
Februari 12, 2018

Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral […]
Februari 10, 2018

RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jakarta, 10 Februari 2018 “RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!” Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh […]
Februari 8, 2018

RKUHP MENGANCAM HAK – HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum […]
Februari 7, 2018

Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Memperingati 29 tahun Peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kesempatan ini ingin […]
Februari 6, 2018

Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan […]
Februari 5, 2018

MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara

                                                    […]
Januari 29, 2018

Jendral Polisi Aktif Ditunjuk sebagai PLT Gubernur: Menteri Dalam Negeri “Menggoda” Polri Berpolitik dan Memperlemah Pemerintahan Sipil

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pengajuan usulan pengangkatan 2 (dua) orang Perwira Tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki […]
Januari 28, 2018

Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja – Kerja Pembela HAM di Indonesia

Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja – Kerja Pembela HAM di Indonesia   Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan […]
Januari 25, 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ?Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM?

   Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM”   Pembahasan tentang perubahan terhadap […]
Januari 24, 2018

Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk – Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah

Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk – Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Warga Tanjung […]
(Visited 734 times, 1 visits today)