Februari 8, 2018

RKUHP MENGANCAM HAK – HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum […]
Februari 7, 2018

Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Memperingati 29 tahun Peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kesempatan ini ingin […]
Februari 6, 2018

Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan […]
Februari 5, 2018

MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara

                                                    […]
Januari 29, 2018

Jendral Polisi Aktif Ditunjuk sebagai PLT Gubernur: Menteri Dalam Negeri “Menggoda” Polri Berpolitik dan Memperlemah Pemerintahan Sipil

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pengajuan usulan pengangkatan 2 (dua) orang Perwira Tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki […]
Januari 28, 2018

Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja – Kerja Pembela HAM di Indonesia

Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja – Kerja Pembela HAM di Indonesia   Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan […]
Januari 25, 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ?Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM?

   Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM”   Pembahasan tentang perubahan terhadap […]
Januari 24, 2018

Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk – Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah

Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk – Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Warga Tanjung […]
Januari 18, 2018

Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua

                    Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, […]
Januari 10, 2018

TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI

Dinamika Pilkada serentak pada 2018 diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, […]
Januari 4, 2018

Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah […]
Januari 4, 2018

TAP-HAM AJUKAN PRAPERADILAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DAN IMPUNITAS POLISI

Hari ini (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Ciliwung Merdeka […]
(Visited 1.564 times, 1 visits today)