Februari 21, 2018

RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI

“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, […]
Februari 20, 2018

Seruan Moral Kebhinekaan Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Hari-hari  ini  kebangsaan  kita  sedang  diuji.  Kita  saksikan  rajutan  kebhinekaan Indonesia  berada  dalam  gangguan  serius.  Berbagai  kasus  kekerasan  bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini […]
Februari 16, 2018

Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu

Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan tanggung-jawab Kepolisian dalam kasus […]
Februari 15, 2018

UU MD3 Membungkam Kritik Masyarakat

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “UU MD3 Membungkam Kritik Masyarakat” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini mengesahkan RUU Perubahan atas UU MD3. UU yang baru […]
Februari 12, 2018

Penyerangan dan Persekusi Ancaman Serius di Tahun Politik

Peristiwa  penyerangan di terhadap umat Katolik yang tengah melakukan ibadah di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman – Yogyakarta kembali mengoyak keprihatinan kita terhadap kebebasan beragama dan […]
Februari 12, 2018

Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral […]
Februari 10, 2018

RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jakarta, 10 Februari 2018 “RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!” Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh […]
Februari 8, 2018

RKUHP MENGANCAM HAK – HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum […]
Februari 7, 2018

Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Memperingati 29 tahun Peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kesempatan ini ingin […]
Februari 6, 2018

Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan […]
Februari 5, 2018

MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara

MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI :                                           Menyalahi […]
Januari 29, 2018

Jendral Polisi Aktif Ditunjuk sebagai PLT Gubernur: Menteri Dalam Negeri “Menggoda” Polri Berpolitik dan Memperlemah Pemerintahan Sipil

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pengajuan usulan pengangkatan 2 (dua) orang Perwira Tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki […]
(Visited 2.156 times, 1 visits today)